REPUBLIKA.CO.ID,OTTAWA--Perdamaian di Thailand "sangat jauh," kata mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra kepada koran Kanada pada Rabu. "Pemerintah memakai kata perdamaian, lalu menciptakan lebih banyak kemelut," katanya kepada "Globe and Mail" dalam wawancara khusus dilansir di laman harian itu, "Perdamaian rasanya sangat jauh."
Ia menyatakan tanah airnya sekarang secara nyata dikuasai junta dan ia tak peduli pada perintah, yang disetujui pengadilan Thailand pada Selasa, bagi penangkapannya dengan tuduhan terorisme atas kekerasan politik baru-baru ini di Bangkok, yang menewaskan lebih dari 80 orang.
Tuduhan terhadap Thaksin di negaranya termasuk bahwa ia membiayai unjuk rasa dan menghasut kerusuhan dari luar negeri. "Saya lebih prihatin pada perdamaian di Thailand dan rakyat, yang tewas dan luka," katanya kepada "Globe and Mail".
Hartawan telekomunikasi-beralih-politikus itu digulingkan dalam kudeta tentara tak berdarah pada 2006 dan tinggal di pengasingan, terutama di Dubai, menghindari hukuman dua tahun penjara akibat perkara korupsi.
Pemerintah Thailand pada Kamis menyatakan akan meminta bantuan Interpol untuk menangkap Thaksin.
Permintaan bantuan kepada polisi antarbangsa itu akan dikirim, sehingga setiap negara, yang mengetahui keberadaannya, dapat memberitahu Thailand, sehingga Thailand dapat memulai aturan pemulangan," kata Wakil Perdana Menteri Suthep Thaugsuban.
Thaksin dalam wawancara telepon pada Rabu menyatakan Interpol tentu akan menyatakan tuduhan itu "bermuatan politik". Pengacara Thaksin Shinawatra, Thanadej Puangpool, pada Rabu minta pengadilan mencabut perintah menangkap mantan perdana menteri buron itu. "Perintah penahanan itu salah dikeluarkan dan berdasarkan atas bukti tidak cermat serta keterangan menyesatkan," kata pengacara Thanadej Puangpool kepada kantor berita Prancis AFP.
"Pengacara Thaksin tidak punya kesempatan membelanya dalam sidang pengadilan sebelum memutuskan mengeluarkan perintah itu," katanya, dengan menambahkan bahwa putusan diperkirakan keluar pada 18 Juni atas permintaan tersebut. Ia dalam pernyataan dikeluarkan Selasa menyatakan tuduhan terorisme itu "bermuatan politik".
Jika dinyatakan bersalah, Thaksin dalam teori dapat dihukum mati, tapi perintah itu muncul untuk meningkatkan upaya memulangkan hartawan-beralih-polisi tersebut, yang mendapat perlindungan di beberapa negara. Pemerintah mengerahkan tekanan terhadap negara yang dikunjunginya dan bergerak membekukan keuangannya.
Unjukrasa jalanan Baju Merah, yang pupus pekan lalu oleh tentara, melumpuhkan Bangkok pusat dan memicu kekerasan, yang menewaskan 88 orang sejak tengah Maret, kebanyakan warga, dan hampir 1.900 luka. Thaksin menyewa kantor pengacara antarbangsa untuk membantu gerakan menentang pemerintah menyelenggarakan unjuk rasa di Bangkok, kata perusahaan itu pada awal Mei.
Amsterdam & Peroff, yang berkantor di Toronto, London dan Washington, menyatakan dipilih Thaksin untuk membantu perjuangan memulihkan demokrasi dan penegakan hukum di Thailand. Thaksin dalam pernyataannya, dikeluarkan pengacaranya di Bangkok, mengatakan, "Selama karir politik saya, saya menjalankan pemerintahan secara konstitusional dan tanpa kekerasan."
"Saya tidak pernah mendukung kekerasan," kata Thaksin, "Perintah penangkapan terhadap saya tidak adil. Saya siap membuktikan bahwa saya bukan teroris dan tuduhan itu berdalih politik." "Pemerintah Thailand harus dimintai pertanggung-jawaban atas kematian dan pelanggaran hak asasi manusia itu," kata pernyataan kedua Thaksin, yang dikeluarkan pada Selasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika