REPUBLIKA.CO.ID, LONDON--Beberapa organisasi pendukung Hak Asasi Manusia meminta agar WikiLeaks menyensor dokumen rahasia perang Afghanistan. Ini untuk melindungi warga sipil yang telah bekerja bersama dengan Amerika Serikat (AS) dan pasukan asing lainnya dari ajang balas dendam.
Komisi Independen HAM Afghanistan, Amnesty International dan tiga kelompok lain telah mengirim serangkaian surat elektronik ke pendiri WikiLeaks Julian Assange. Mereka menyerukan nama-nama warga sipil Afghanistan untuk dihapus dari 77 ribu dokumen militer rahasia yang akan diterbitkan situs WikiLeaks akhir bulan ini.
Nader Nadery, perwakilan dari komisi HAM Afghanistan juga meminta agar nama-nama yang terdapat di catatan yang sudah dipublikasikan secara online juga turut dihapus. Di masa mendatang jika akan mengungkapkan dokumen rahasia, WikiLeaks juga diminta menyembunyikan nama-nama warga sipil yang terlibat.
"Tidak ada pertimbangan soal keselamatan warga sipil," kata Nadery, mencatat meningkatnya pembunuhan warga sipil Afghanistan adalah mereka yang bekerjasama dengan pemerintah. "Kami mengatakan bahwa di masa depan tidak boleh ada nama warga sipil, dan yang sudah terlanjur dipublikasikan harus dihapus, meskipun terlambat, itu masih layak dilakukan," lanjutnya.
Nadery mengatakan, kelompok itu belum mendapat tanggapan permintaan dari pihak WikiLeaks. Kampanye untuk 'Korban dalam Konflik', Open Society Institute, dan International Crisis Group juga menuntut hal yang sama untuk dokumen yang dirilis WikiLeaks.