REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2003-2008 dan 2008-2010, MS Hidayat berpendapat, kini afiliasi organisasi tersebut dengan politik tidak sekental dahulu.
"Itu dulu, masih kuat. Ingat nggak dulu? saya naik (menjadi ketum) masih jadi fungsionaris Golkar. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu," katanya kepada wartawan usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Pemilihan Ketum Kadin, Jumat (24/9).
Selain itu, Hidayat menepis anggapan bahwa posisi ketum menjadi kendaraan untuk jabatan yang lebih tinggi di pemerintahan seperti menteri. Menurutnya, kesemua kandidat ingin menjadi pengusaha saya. "Nggak ada yang mau jadi menteri. Ketum Kadin bukan batu loncatan jadi menteri," ucapnya.
Karena itu, Hidayat mengimbau agar Munas Kadin bersih dari isu politik, termasuk uang. Walau dia mengakui terdapat tarikan politik yang tidak dapat dihindarkan, dia berharap Kadin dapat berperan lebih besar dari kepentingan semacam itu. "Semua program politik pasti dukung program Kadin karena akan jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi," katanya.
Ditemui usai acara yang sama, Ketum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat mengisyaratkan tidak perlu ada kontrak politik khusus soal independensi Kadin dari politik. Menurutnya, jika di masa lalu beberapa ketum Kadin diangkat menjadi menteri, itu lantaran mereka memenuhi kualifikasi individu untuk jabatan tersebut.
Lagipula, kata Ade, dari sekian banyak ketum Kadin yang pernah menjabat, baru MS Hidayat dan Aburizal Bakrie yang melenggang menjadi menteri. "Itu tergantung pemerintah dan kompetensi," jawabnya ketika ditanya soal urgensi pembuatan kontrak politik bagi ketum terpilih.
Pendapat berbeda diutarakan Ketum Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia (Asmindo), Ambar Tjahjono. Dia menginginkan ketum yang terpilih melepaskan keterkaitan dari politik terutama praktik praktis. Mengingat, ketum-ketum sebelumnya maju menjadi menteri setelah menjabat posisi nomor satu di Kadin.
Ambar menekankan, pimpinan Kadin harus memperjuangkan dunia usaha. Karena itu, bila Adi Tahir terpilih jadi ketum, dia menuntut agar menanggalkan posisi sebagai anggota DPR RI. "Ketum terpilih harus mau meluangkan waktu untuk Kadin jadi semua yang dijabat harus dilepaskan, kecuali jadi pengusaha," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika