Aturan baru DHE SDA tersebut akan mewajibkan eksportir menempatkan sebesar 100 persen DHE SDA di Indonesia dengan periode minimal selama satu tahun. Kebijakan DHE SDA sebelumnya mewajibkan para eksportir menempatkan minimal 30 persen dari DHE SDA dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan dalam "Diskusi Publik: Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Ekonomi" di Jakarta, Rabu (22/1/2025), pemerintah perlu melibatkan para pelaku usaha dalam perumusan kebijakan penahanan DHE SDA di Indonesia agar dapat disesuaikan menurut bidang ekspor masing-masing.

Ia menuturkan devisa juga dibutuhkan oleh para eksportir untuk membeli bahan baku, membayar utang, dan menjalankan operasional perusahaan, yang mana kebutuhan mengenai hal tersebut berbeda di masing-masing perseroan.

“Jadi, memang dalam konteks ini pemerintah harus betul-betul bicara dengan dunia usaha. Kalau perlu, formulanya tergantung sektor, misalnya sektor CPO (kelapa sawit) dan sektor mining (pertambangan), kedua sektor ini dibikin (aturan DHE) berbeda karena masing-masing sektor itu mempunyai model bisnis yang berbeda,” jelas Wijayanto Samirin.

Ia menyarankan perubahan nominal dan periode penyimpanan DHE SDA di Indonesia sebaiknya dilakukan secara bertahap, dari yang kini ditempatkan sebesar 30 persen selama minimal 3 bulan menjadi 30 persen selama minimal satu tahun atau 50 persen selama minimal 6 bulan.

Jika diterapkan kenaikan yang signifikan, ia justru khawatir akan terjadi aliran modal keluar asing (capital outflow) sebelum aturan tersebut diberlakukan sepenuhnya, karena para eksportir masih membutuhkan penempatan devisa dalam bentuk dolar AS di luar negeri untuk menyelesaikan kewajiban mereka, misalkan pembayaran bahan baku yang diimpor.

“Capital outflow itu akan terjadi sebelum (aturan baru) itu diberlakukan karena mereka (pengusaha) perlu dolar AS di luar (negeri) untuk settle (menyelesaikan) kewajiban-kewajiban mereka karena penerimaan (devisa) di masa mendatang sudah akan ditahan,” kata Wijayanto.

Sementara pada kesempatan yang berbeda, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan insentif yang tepat dan mengakomodasi masukan dari seluruh stakeholders terkait aturan baru tersebut.

Ia mengatakan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, upaya tersebut perlu dilakukan agar aturan baru DHE tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap para pelaku industri. “Agar tidak mengalami kontraksi ekonomi dan kontraproduktif terhadap investasi, pemerintah harus mengimbangi dengan insentif yang tepat dan mengakomodir masukan dari seluruh stakeholders,” ujar Ajib Hamdani.