REPUBLIKA.CO.ID,DEAUVILLE-- Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, Senin mengatakan, Prancis dan Jerman akan mengusulkan aturan baru untuk sanksi negara-negara Uni Eropa yang menjalankan defisit publik "berlebihan". Sarkozy mengatakan, Prancis dan Jerman ingin mengubah perjanjian Lisbon Uni Eropa yang diperkenalkan tahun lalu, pada 2013, mengambil tindakan keras pada defisit dalam rangka menjamin stabilitas keuangan.

Dia berbicara kepada wartawan setelah pembicaraan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Deauville, Prancis barat. Berdasarkan proposal, negara "dengan defisit publik berlebihan yang tidak mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya akan dikenakan sanksi," kata Sarkozy.

Aturan Uni Eropa menyatakan bahwa negara harus menjaga defisit publik tidak lebih tinggi dari tiga persen dari produk domestik bruto. Banyak negara Uni Eropa melebihi ini karena mereka berjuang untuk keluar dari resesi selama krisis ekonomi baru-baru ini. Prancis dan Jerman ingin Dewan Eropa dari semua negara anggota Uni Eropa memiliki hak untuk memaksakan "sanksi preventif jika sebuah negara tidak cukup mengurangi defisit," kata Sarkozy.

"Jerman dan Prancis bersama-sama akan mengajukan revisi ke (UE) perjanjian sehingga sanksi politik dapat dibuat dan mekanisme dukungan dilakukan terus-menerus untuk memastikan stabilitas keuangan zona euro."

Sebuah pernyataan bersama oleh Sarkozy dan Merkel mengatakan usulan mereka akan memungkinkan negara anggota menangguhkan hak suara dewan Uni Eropa mereka "dalam kasus-kasus serius melanggar prinsip-prinsip dasar kesatuan ekonomi dan moneter."

Ikuti Whatsapp Channel Republika