REPUBLIKA.CO.ID,RAMALLAH--Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak PBB untuk segera menggelar pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB guna membahas masalah pemukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat yang sedianya akan dijadikan negara Palestina.

Abbas telah memerintahkan delegasi Palestina untuk menyampaikan masalah tersebut kepada PBB. Palestina yang sampai kini masih berstatus peninjau, menurut Anggota delegasi Palestina di PBB, Riyad Mansour akan memanfaatkan peran sejumlah negara Arab yang berstatus anggota tetap penuh di PBB.

Sejumlah diplomat telah menyebutkan Mansour telah berdialog dengan Duta besar Inggris, Mark Lyall Grant yang kini menjabat sebagai presiden di dewan keamanan PBB, guna membahas kemungkinan digelarnya pertemuan tersebut. Namun, tanggal kepastian pertemuan itu tidak dijelaskan.

Desakan Palestina itu disampaikan setelah Senin (8/11) Israel memutuskan untuk melanjutkan pembangunan pemukiman 1.300 perumahan bagi warga Yahudi. Sayangnya proyek itu dilakukan di atas tanah milik rakyat Palestina yang direbut Israel usai meraih kemenangan pada perang Timur Tengah 1967.

Pemerintah negara zionis itu juga berencana membangun 800 unit lainnya di wilayah Ariel di utara Tepi Barat. ''Terkadang masalah seperti ini harus di selesaikan di tingkat internasional yang mampu menghentikan ekspansi Israel di wilayah pendudukan di Tepi Barat, termasuk Jerusalem,'' kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rdainah, Rabu (10/11).

Masalah pembangunan pemukiman ini akan mengancam nasib perundingan damai Palestina dan Israel yang digagas AS sejak beberapa bulan lalu. Abbas sendiri yang menolak melakukan aksi kekerasan untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka, bertekad untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Israel.

Abbas juga akan mendesak AS dan dewan keamanan PBB untuk mendukung pendirian sebuah negara Palestina meski perundingan damai itu gagal. Hal itu sebagai bagian dari proses perdamaian yang telah dirintis secara susah payah sejak dua dekade lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika