REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM--Gagasan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menilai perlunya membentuk kesepakatan sementara jika perundingan damai antara Israel-Palestina tidak dapat tercapai ditolak Palestina. Demikian disampaikan juru runding Palestina, Saeb Erekat.

Menurut dia, tindakan tersebut, sebagai suatu hal yang 'tidak akan membawa hasil.' ''Ini bukan saatnya untuk membahas kesepakatan sementara. Kini saatnya untuk memutuskan secara permanen sejumlah persoalan penting,'' tegasnya.

Otoritas Palestina telah dibentuk berdasarkan kesepakatan damai sementara tahun 1994 antara Organisasi Pembebasan palestina (PLO) dan Israel. Lembaga ini mendapat dukungan dana dari Uni Eropa dan AS hingga 1 miliar dolar tahun 2005 lalu.

Namun, bantuan langsung terpaksa dihentikan sejak 7 April 2006 setelah Hamas meraih kemenangan dalam pemilu parlemen. Upaya itu tidak membawa hasil memuaskan, karena munculnya ketidakpercayaan kedua pihak dan terjadinya sederet aksi kekerasan yang juga melibatkan Hamas.

Selama ini Palestina ingin mendirikan sebuah negara merdeka di Tepi Barat dan jalur Gaza dengan ibu kota Jerusalem Timur. Namun, keinginan itu gagal terwujud karena Israel mendirikan sejumlah kawasan pemukiman di wilayah yang direbutkan setelah meraih kemenangan Perang Arab-Israel 1967. Kondisi itu membuat banyak warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal mereka karena terusir oleh aksi pendudukan negara zionis tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika