REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD--Pusat-pusat bisnis tutup di Pakisan pada Jumat (31/12) akibat pemogokan yang diserukan kelompok Islam untuk menekan partai berkuasa yang berusaha mencegah mitra koalisi utamanya mundur dari koalisi pemerintah. Partai-partai agama menyerukan aksi itu untuk memprotes terhadap apa yang mereka yakini ada rencana-rencana pemerintah mengubah undang-undang tentang fitnah yang kontroversial itu.

Tetapi para pengamat mengatakan pemogokan itu lebih bersifat politik ketimbang agama. Perdana menteri secara terbuka mengatakan tidak berniat menghapus atau mengubah undang-undang itu.

Ribuan pendukung partai-partai Islam meneriakkan yel-yel anti Amerika Serikat berkumpul di kota Chaman, Pakistan barat daya yang berbatasan dengan Afghanistan dan memperingatkan pemerintah untuk tidak mengubah undang-undang mengenai fitnah itu. Undang-undang itu mendapat sorotan setelah seorang wanita Kristen dihukum mati pada November oleh satu pengadilan atas tuduhan-tuduhan menghina Islam.

Para pengeritik mengatakan undang-undang itu diduga untuk menghukum minoritas-minoritas agama, meningkatkan ekstremisme agama. "Pemerintah ini berencana akan mengubah undang-undang itu atas tekanan asing tetapi kelompok Muslim negara ini tidak akan pernah mengizinkan hal itu," kata Abdul Raheem Mazhari, seorang ulama dan pemimpin lokal partai Jamiat-e-Ulema-e-Islam kepada wartawan.