REPUBLIKA.CO.ID,JERUSALEM--Pemerintah Israel telah memerintahkan sejumlah diplomat mereka di Amerika Serikat, Eropa dan negara lainnya untuk mengajak negara tempat mereka bertugas mendukung Presiden Mesir Hosni Mubarak, menurut laporan harian Haaretz pada Senin.
Harian itu mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Israel telah menekankan kepada diplomat mereka betapa pentingnya memelihara stabilitas rezim di Mesir bagi negara Barat dan seluruh entitas Timur Tengah. "Kita harus mengikis kritik publik terhadap Presiden Hosni Mubarak," tulis pesan yang disampaikan pada akhir pekan lalu, menurut Haaretz.
Harian itu mengatakn bahwa pesan tersebut disampaikan kepada para diplomat Israel yang berada di Amerika Serikat, Kanada, China, Rusia, dan beberapa negara Eropa. Seorang juru bicara kementerian luar negeri dan juru bicara kantor perdana menteri yang ditanyai oleh AFP menolak untuk mengonfirmasi maupun membantah instruksi yang dirilis itu.
Israel sejauh ini berusaha untuk tetap tenang meskipun tetangganya Mesir tengah bergejolak, ditambah dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang pada Minggu menginstruksikan ke jajaran kabinetnya untuk tidak berbicara di publik terkait situasi itu. Ia kemudian hanya berbicara bahwa ia akan memantau perkembangan situasi secara seksama.
Namun seorang pejabat senior Israel yang dikutip Haaretz menyatakan bahwa Israel ternyata tidak senang dengan komentar publik yang dibuat oleh sejumlah pejabat AS dan Eropa menyusul krisis Mesir tersebut. AS dan Eropa telah meminta agar Mubarak mundur, namun mereka juga menyerukan sebuah transisi ke arah demokrasi dan menyarankan diktator Mesir itu untuk membiarkan aksi protes damai berlanjut.
"Amerika dan Eropa telah terbawa opini publik dan tidak memperhatikan kepentingan sejati mereka," kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu. "Bahkan bila mereka merupakan kritikus Mubarak mereka harus menunjukkan sikap kepada rekan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Yordania dan Arab Saudi melihat reaksi di Barat, bagaimana semuanya mengucilkan Mubarak, dan hal itu akan menjadi implikasi yang serius," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika