REPUBLIKA.CO.ID, PARIS--Massa menyerbu pusat kota Paris Perancis Sabtu untuk protes proposal anti-kejahatan Presiden Nicolas Sarkozy.
Di Paris, lebih dari 50 kelompok hak asasi manusia memenuhi di antara Place de La Republique hingga Place de la Bastille yang bersejarah, di mana para demonstran menggantung bendera Perancis bernoda di monumen sentral. Demonstran juga membuat referensi historis untuk peran kontroversial Perancis dalam Perang Dunia II, sambil mengangkat spanduk, antara lain bertulis "Sarkozy, putra Petain," mengacu pada Marshal Philippe Petain, yang memimpin rezim Vichy yang pro-Nazi.
Rapat umum baru-baru ini mengkritik proposal anti-kejahatanPresiden Nicolas Sarkozy, yang dianggap sebagian kalangan sebagai sebuah "strategi stigma dan diskriminasi." Pasalnya, tercakup dalam proposal itu adalah hal-hal yang kontroversial disebut sebagai "kejahatan" seperti serangan terhadap polisi, sunat perempuan, dan poligami.
Tetapi beberapa percaya pendekatan Sarkozy menyalahkan imigran untuk masalah keamanan bertentangan dengan fundamental demokrasi Perancis - kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan.
"Dia tidak memerangi kejahatan ... Dia sengaja menempatkan mempertanyakan prinsip-prinsip dasar kesetaraan republik, dan apa yang sudah menjadi krisis sosial dan ekonomi yang sangat serius sekarang mengancam kohesi masyarakat," ujar kelompok 50 organisasi protes dalam situs web milik Jaringan Pendidikan Tanpa Batas.
Organisasi-organisasi lain yang terlibat dalam protes termasuk imigran dan kelompok serikat buruh.
Ketika ia mengumumkan proposal pada bulan Juli, Sarkozy mengatakan, mendapatkan kewarganegaraan Perancis adalah sebuah kehormatan. "Kita harus mendapatkan kewarganegaraan Perancis dan layak akan hal itu," katanya.
Beberapa kebijakan imigrasi Sarkozy kerap menuai masalah. Ia misalnya, menganjurkan deportasi warga negara asing tertangkap dalam kerusuhan kekerasan di Perancis pada tahun 2005.Belum lama ini, ratusan warga Rumania dikembalikan ke negaranya, walau dengan sejumlah kompensasi.
Hampir 8.300 warga Rumania dan Bulgaria telah diusir dari Perancis sejak awal tahun ini. Para pejabat Prancis mengatakan deportasi adalah bagian dari penindasan lebih luas pada imigrasi ilegal.
Dalam pidato Juli, Sarkozy mengatakan Perancis perlu peraturan imigrasi yang lebih baik. "Kita menderita akibat 50 tahun tidak adanya kontrol atas imigran, yang menyebabkan kegagalan integrasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika