REPUBLIKA.CO.ID, YERUSSALEM--Walikota Yerusalem sekaligus tokoh politik Israel yang tengah naik daun, Nir Barkat, menyatakan Yerussalem tidak akan terbelah menjadi dua. "Hal itu tidak akan terjadi dan itu tidak alami. Pembagian Yerussalem adalah salah dari perspektif manapun," kata dia seperti dikutip dari Al Arabiya, Selasa (11/1).
Barkat yang mendukung kecaman internasional terhadap langkah Israel membongkar sebuah hotel bersejarah Yerusalem timur untuk membangun jalan bagi pemukim Yahudi, menilai pemerintah Israel begitu dangkal. "Mereka harus mengunjungi Yerussalem sebelum berbicara," papar dia.
Sebelumnya Sekjen PBB Ban Kin Moon dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengutuk pembongkaran Hotel Shepard. Menurut versi PBB dan AS, apa yang dilakukan Israel dapat memicu ketegangan.
Apalagi ditengah tensi keinginan warga Palestina untuk menjadikan Yerussalem Timur sebagai Ibukota Palestina merdeka. "Tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi untuk dunia. Pembongkaran itu akan menjadi kesalahan besar," kata Barkat
Walikota mengatakan Hotel Shepard adalah bangunan yang "dimiliki secara sah, oleh pemilik Yahudi, mereka telah diminta untuk mengembangkan lahan sesuai dengan kode zonasi, tanpa tuntutan tambahan atau permintaan. " Mereka telah diberikan izin seperti yang mereka lakukan di berbagai kota di dunia," ujarnya.
Palestina sendiri menyatakan menolak untuk ambil bagian dalam pembicaraan langsung dengan Israel. Penolakan itu dimulai sejak Israel mengakhiri pembekuan pembangunan permukiman di wilayah-wilayah yang diduduki.
Tapi Barkat berpendapat bahwa "tetangga Arab" juga bisa mendapatkan izin untuk membangun di bawah hukum Israel. "Siapa saja mencoba untuk membekukan berdasarkan patokan ras merupakan anti-konstitusional dan standar ganda. Hal itu tidak bisa diterima," kata Barkat.
Salah seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pembongkaran hotel telah mengakhiri kemungkinan kembali ke perundingan damai. Barkat, pejabat walikota Yerusalem selama dua tahun, telah diperkirakan oleh para analis menjadi anggota pemerintahan sayap kanan Israel di masa depan.
Sementara itu, Utusan PBB Palestina, mengatakan Senin malam, delegasi PBB telah membujuk Washington untuk mendukung Dewan Keamanan dalam usaha mendorong penghentian pembangunan permukiman Israel. Namun, upaya itu belum juga membuahkan hasil.
Riyad Mansour, salah seorang pengamat asal Palestina mengatakan rancangan resolusi awal yang mengutuk dan menyerukan penghentian semua permukiman Yahudi di Tepi Barat telah disampaikan kepada 15 negara Dewan Keamanan PBB pada bulan Desember. "Kami terus berhubungan dengan Amerika," kata Mansour.
Dia juga mengatakan seluruh anggota Dewan Keamanan telah menjalin komunikasi dengan Amerika serta pemimpin di tingkat yang lebih tinggi.
"Tujuan kami adalah untuk meyakinkan rekan kita, Amerika, bahwa ada nilai dalam resolusi ini untuk segera diadopsi di Dewan Keamanan," katanya. "Tapi kami belum menuju kesana."
Ikuti Whatsapp Channel Republika