REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan hasil audit terhadap proyek monorel, peninggalan pemerintah provinsi DKI sebelumnya. Jumlah ini ternyata lebih kecil dibanding klaim ganti rugi PT Jakarta Monorel yang mencapai Rp 600 Miliar, yakni hanya Rp 204 Miliar.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, hasil ini didapat dari audit yang dilakukan April lalu. Namun ia mengatakan belum tentu akan menggunakan perhitungan ini. Pasalnya ia mengaku Pemda dan PT JMT telah punya perhitungan sendiri.
''Yang pasti, kini kami sedang megosiasikan dengan PT JM untuk menentukan nilai proyek monorel ini,'' ujar Fauzi, Jumat (21/5).
Meski demikian, Fauzi menolak menyebutkan anggaran pasti hasil kesimpulan pihaknya dengan PT JM. Namun yang pasti diakuinya, untuk melanjutkan pembangunan proyek monorel, pihaknya berdalih harus melihat kondisi konstruksi yang sudah terpasang.
''Apakah masih bisa dimanfaatkan lagi atau tidak,'' jelasnya.
Sementara itu, menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, Pemrov DKI harus tetap mengambil-alih proyek monorel ini. Masalahnya proyek ini sudah mengeluarkan biaya yang tak sedikit. Apalagi, dikatakannya, kebanyakan konstruksi pun sudah terpasang sejak lama.
Meski demikian, ia mengatakan pesimistis monorel bisa dijadikan andalan utama sarana transportasi masal. Hal ini karena daya angkut kendaraan ini yang terbatas.
Sebelumnya, proyek monorel dilakukan sejak tahun 2006. Namun sayangnya proyek ambisius ini terhenti sejak Oktober 2007 akibat kesulitan pendanaan. Pemenang tender yakni PT JM gagal mendatangkan investor sehingga proyek senilai lebih kurang Rp 5,4 triliun itu jalan di tempat.
Padahal sejumlah sarana pendukung telah dibangun. Di antaranya pembangunan tiang pancang di Jalan Asia Afrika, Senayan, dan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Di awal 2010, Pemprov DKI akhirnya meminta BPKP melakukan audit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika