REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok melantik panitia Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Walikota dan Wakil Walikota Depok. Mereka meliputi 55 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 189 Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“ Mereka terpilih setelah lulus serangkaian tes yang kita berikan, mulai dari administrasi, tulis hingga wawancara,” ujar Ketua KPUD Depok, Muhammad Hasan kepada Republika, Ahad (6/6).

Menuruntya, awalnya terdapat 209 pendaftar PPK dan 386 peserta yang mendaftar PPS. Namun setelah disaring hanya 224 yang lolos. Nantinya para petugas akan menjalani serangkaian pembinaan. Setelah itu, mereka akan resmi bertugas mulai dari pertengahan Juni hingga Agustus 2011 nanti.

Dalam bekerja ketua PPK diberi honor Rp 1 juta, sedangkan anggota mendapat honor sejumlah Rp 850 ribu. Sementara ketua PPS mendapat honor sebesar Rp 400 ribu, sedangkan anggota PPS mendapat Rp 350 ribu.

Sementara itu KPU Depok menemukan 32 ribu nama ganda dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Depok.

Menurut Muhammad penemuan itu didapat setelah KPUD melakukan pengecekan dengan DP Tools. Program ini merupakan sistem aplikasi untuk menganalisis daftar pemilih yang dapat mengatasi persoalan munculnya data ganda. Di antaranya melalui identifikasi nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta jenis kelamin.

“ Kami akan melakukan verivikasi langsung ke lapangan untuk memperbaiki hal ini,” ujar Muhammad.

Ketua DPRD Depok Rintis Yanto berharap aparat Kecamatan dan Kelurahan memfasilitasi para petugas PPK dan PPS ini dengan baik. “ Jangan sampai mereka diberi peralatan seperti komputer rusak. Toh ini untuk menyukseskan Pemilukada, "tegasnya.