REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG--Pemkab Tangerang belum mempunyai rencana membangun tanggul buatan yang berfungsi sebagai pemecah gelombang untuk mengurangi dampak abrasi (pengikisan) Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga kini pengikisan pantai terus terjadi di tujuh kecamatan yan berada di pantura.
Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi, pemkab belum melakukan kajian teknis dalam upaya mencegah meluasnya abrasi di pantai utara seperti rencana proyek pembangunan tanggul pemecah gelombang. Dia menjelaskan, hal tersebut terjadi karena pemkab belum melakukan koordinasi dengan intansi pemerintah terkait, baik dari pusat maupun daerah.
"Nanti kalau sudah ada koordinasi baru kita akan mengkaji secara teknis," ucap Dedi, Ahad (19/6). Dedi mengatakan, bahwa tanggul belum bisa dibuktikan keefektifannya sebagai pemecah gelombang sehingga tidak terlalu mendesak untuk dibangun.
Sebagai contoh, Dedi mengatakan dinas PU Bina Marga pernah membangun tanggul yang berfungsi sebagai penahan air untuk mencegah terjadinya banjir di beberapa daerah. Namun, hal tersebut ternyata tidak efektif. "Air masih suka meluap dan menyebabkan banjir," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Tangerang Bidang Pembangunan, Hendra, mengatakan, Pemkab Tangerang tidak boleh tutup mata dengan kondisi abrasi di beberapa wilayah pantai utara. Menurutnya, pencegahan tersebut harus segera dilakukan.
Hendra mengatakan, DPRD akan segera mengusulkan anggaran dana untuk pembangunan tanggul buatan tersebut. "Paling tidak pada APBD 2011 mendatang anggaran pembangunan tanggul akan kita masukan," ucap Hendra.