REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ratusan guru bantu kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/6). Dengan membawa peralatan masak dan kompor, mereka mengancam akan terus menduduki kantor Gubernur tersebut sepanjang libur sekolah.
Demonstrasi kali ini merupakan kali yang kedua dilakukan para guru bantu yang tergabung Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia (FKGBI), setelah sebelumnya juga menggelar hal yang sama pada Senin (28/6). Fredek Rusfader, salah seorang pengunjuk rasa, menyatakan aksi ini kembali digelar lantaran pada unjuk rasa yang pertama tidak satu pun perwakilan dari mereka di terima oleh aparat Pemerintahan Provinsi DKI.
“Jika memang tidak juga ditanggapi maka kita akan duduki Balai Kota,” ujar Fredek yang telah mengabdi menjadi guru bantu sejak 2003. Menurut Fredek, nasib mereka saat ini hanya tergantung pada kebijakan Gubernur DKI, Fauzi Bowo.
Pasalnya, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), kewenangan pengangkatan terhadap guru bantu sepenuhnya diserahkan pada Pemprov DKI sebagai wujud otonomi khusus.
“Sekarang tinggal menunggu dan melihat sejauh mana gubernur peduli terhadap nasib para guru bantu yang telah mengabdi bertahun-tahun,” ujar Federek yang menjadi guru bantu di SMK Pangudi Rahayu I.
FKGBI mencatat, terdapat sedikitnya 6.853 guru bantu di Jakarta yang nasibnya memprihatinkan. Hal ini berdampak pada kinerja para guru dalam mendidik para siswa. Federek mengungkapkan, dirinya bersama ribuan guru bantu yang lain telah mengurus segala persyaratan administrasi pada 2007. Namun hingga saat ini belum juga ada tanggapan dan keputusan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua FKGBI Jakarta Barat, Dani, mengatakan sedikitnya 300 guru bantu yang tersebar di seluruh sekolah di DKI mengikuti aksi kali ini. Dalam unjuk rasa ini, berbagai kegiatan dilakukan sebagai wujud protes terhadap kebijakan pemprov yang menggantungkan nasib mereka.
Ironisnya, meski para guru yang berunjuk rasa sejak pagi hari hingga sore hari, tidak satu pun aparat dari Pemerintah Provinsi DKI yang mau menemui dan menampung aspirasi mereka. Lantaran kesal, para guru yang kebanyakan ibu-ibu itu melempari kantor gubernur dengan tomat busuk dan sisa-sisa makanan. Tampak puluhan aparat kepolisian dari Samapta Polda Metro Jaya tetap berjaga-jaga.
Ketua FKGBI, Syarifah Efiana, menambahkan, Gubernur DKI Fauzi Bowo pernah berjanji akan memproses status kepegawaian mereka. Langkah ini terkait adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.43 Tahun 2005 Tentang Tenaga Honorer pada 2007.
Dalam salah satu pasalnya, Syarifah menjelaskan, terdapat instruksi untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Artinya telah ada instruksi dari pemerintah pusat yang tidak dijalan oleh Pemprov DKI. “Saat ini yang diperlukan hanya keseriusan Gubernur untuk memikirkan nasib kami,” sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika