REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekitar 95 persen karyawan rumah sakit umum daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat, bukan PNS. Direktur RSUD Cengkareng, dr Nur Abadi mengatakan, dari 674 karyawannya hanya 23 orang yang PNS.

"Sisanya tidak boleh digaji dari APBD," kata Nur saat ditemui pada Jumat, (30/7)

Selain itu, Nur juga mengatakan, dari 46 dokter spesialis yang ada, tercatat hanya 7 orang yang berstatus PNS. Akibatnya, pihak rumah sakit harus putar otak untuk membayar karyawannya. "Jangan disalahkan jika kami mencari uang," ujarnya.

Dulu, lanjut Nur, rumah sakit ini direncanakan berbentuk PT. Namun, gelombang protes dan somasi dari masyarakat dan LSM terjadi hingga tingkat Mahkamah Agung. Jika rumah sakit ditutup, nasib karyawan yang jumlahnya sudah banyak menjadi taruhan. Apalagi, jika dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap mereka. "Pemerintah dapat uang dari mana untuk membayar karyawan yang banyak itu," ujarnya.