REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekitar 95 persen karyawan rumah sakit umum daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat, bukan PNS. Direktur RSUD Cengkareng, dr Nur Abadi mengatakan, dari 674 karyawannya hanya 23 orang yang PNS.

"Sisanya tidak boleh digaji dari APBD," kata Nur saat ditemui pada Jumat, (30/7)

Selain itu, Nur juga mengatakan, dari 46 dokter spesialis yang ada, tercatat hanya 7 orang yang berstatus PNS. Akibatnya, pihak rumah sakit harus putar otak untuk membayar karyawannya. "Jangan disalahkan jika kami mencari uang," ujarnya.

Dulu, lanjut Nur, rumah sakit ini direncanakan berbentuk PT. Namun, gelombang protes dan somasi dari masyarakat dan LSM terjadi hingga tingkat Mahkamah Agung. Jika rumah sakit ditutup, nasib karyawan yang jumlahnya sudah banyak menjadi taruhan. Apalagi, jika dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap mereka. "Pemerintah dapat uang dari mana untuk membayar karyawan yang banyak itu," ujarnya.

Alhasil, putusan diambil dengan tetap mempekerjakan mereka. Di saat yang sama, status rumah sakit pun bukan lagi PT, melainkan diubah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Hal ini justru membuat RSUD Cengkareng menadpatkan rekor MURI pada 2010 sebagai RSUD pertama di dunia dengan 95 persen karyawan non-PNS.

Nur mengatakan penghargaan itu sebagai pembuktian bahwa walaupun berstatus non-PNS, budaya kerja yang bagus bisa dilakukan. "Kami ubah kelemahan jadi kekuatan," katanya. Ini juga membuktikan rumah sakit yang berstatus BLUD pun bisa mengelola secara otonom.

Dr Mardani dari bagian Instansi Mutu dan Sarana RSUD Cengkareng mengatakan hal tersebut sepatutnya menjadi pekerjaan rumah bersama. "Karena kami harus membiayai diri sendiri, terutama untuk menggaji karyawan," katanya. Hal ini juga berpengaruh pada keterbatasan untuk merekrut karyawan.

Jika akan menambah kapasitas tempat tidur, kata Mardani, petugas dan perawatnya pun harus bertambah. "Akibat jangka panjangnya, pelayanan menjadi belum optimal," keluh Mardani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika