REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tantangan terbesar pemerintahan pak Jokowi-JK adalah persoalan energi. Dengan turunnya produksi migas (khususnya minyak) dan meningkatnya konsumsi energi (khususnya BBM) maka jarak suplai dan permintaan akan makin lebar.
Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana mengatakan jarak ini membuat subsidi BBM yang dibebankan ke APBN juga makin besar. Untuk mengatasi beban subsidi ini, solusi yang ditempuh pemerintahan sebelumnya adalah menggenjot produksi dan menaikan harga BBM.
Tapi terbukti kebijakan tersebut tak menyelesaikan masalah. "Tahun 2012 pemerintah sudah menaikkan harga BBM dari Rp.4500 ke Rp.6500, tapi ternyata beban subsidi tetap saja membengkak. Kemudian pemerintah juga sdh menaikan tarif dasar listrik, tapi tetap saja subsidi listrik membengkak," ucap dia berdasarkan rilis yang diterima Republika, Senin (20/10).
Ia mengatakan kondisi ini akan terus berlanjut selama akar masalahnya tak ditangani. Yaitu, ucap dia, masalah "konsumsi energi yang berkeadilan".
"Persoalan di hilir tidak bisa dicarikan solusinya di hulu. Kita lihat data bhw lebih dari 90 persen BBM bersubsidi diserap oleh sektor transportasi," tutur dia. Solusi utama tentu saja penyediaan transportasi yang murah
Selama ini masalah transportasi nyaris tanpa perlindungan dari pemerintah dan diserahkan ke swasta. Pola kebijakan liberal ini sangat tak cocok untuk Indonesia.
Menurutnya pemerintah harus merealokasi subsidi dari subsidi barang (yaitu BBM) ke penyediaan transportasi murah dan mudah. Di Eropa dan Cina pemerintah menyubsidi transportasi umum secara besar-besaran. Sementara angkutan pribadi dibatasi dan konsumsi energi dikenakan "carbon-tax".
"Ini yang saya maksud "konsumsi energi yang berkeadilan"," ungkap dia. Ia pun yakin Jokowi sudah memahami hal tersebut. Karena saat jadi gubernur DKI, ia berkali-kali mengatakan pembangunan transportasi harus memfasilitasi orang bukan memfasilitasi mobil.
Pemikiran-pemikiran ini yang membuatnya menaruh kepercayaan besar pada Jokowi. "Saya yakin legasi terbesar Jokowi dalam lima tahun pemerintahannya adalah menghapus subsidi BBM. Dan saya yakin hal itu bisa dilakukan,"
Ikuti Whatsapp Channel Republika