REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Sikap calon presiden Prabowo Subianto yang menolak pelaksanaan Pilpres 2014 tidak mendidik serta tidak menggambarkan kultur politik yang demokratis, kata pengamat politik.
"Sikap calon presiden (capres) Prabowo tidak tepat serta merugikan proses demokrasi di Indonesia," kata pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta, Nikolaus Loy di Yogyakarta, Selasa.
Nikolaus menilai sikap Prabowo seharusnya dapat dikontrol, sebab Pemilu Presiden (Pilpres) saat ini telah mendektai proses akhir di KPU. "Pilpres saat ini sudah cukup melelahkan, menghabiskan energi, dana yang sangat besar dikeluarkan negara dan melibatkan banyak pihak serta telah memecah belah bangsa. Sehingga apabila dibatalkan tentu akan sangat merugikan," kata dia.
Sementara itu, menurut dia, kecurangan yang terjadi pada Pilpres sesungguhnya jauh lebih kecil apabila dibandingkan saat pelaksanaan Pileg. Kemungkinan kecurangan yang dijadikan landasan oleh kubu Prabowo Subianto sesungguhnya sangat kecil kemungkinkan terjadi, di tengah pengawasan yang sangat masif oleh berbagai kalangan termasuk masyarakat sipil.
"Masyarakat sipil maupun individu selama pemilihan diperkenankan membuat mekanisme kontrol hitung cepat seperti adanya situs Kawalpemilu.org. Di tengah pengawasan yang sangat ketat oleh masyarakat itu, saya ragu bahwa ada orang yang bigitu berani mau melakukan pelanggran secara masif dan terstruktur seperti yang dituduhkan," kata dia.
Seluruh kubu pendukung kedua pasangan capres-cawapres, menurut dia, sebaiknya lebih arif apabila membiarkan dan mendukung proses rekapitulasi hingga penetapan oleh KPU berjalan lancar.
"Terlepas nanti ada ketidakpuasan dapat diajukan melalui mekanisme hukum yang sudah diatur," kata dia.
Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap harus bertindak sebagai penengah dan pengontrol agar proses yang ada di KPU tetap terkawal. "Posisi Presiden SBY saya kira sangat penting untuk menengahi hal itu, serta harus menjamin para TNI tetap netral serta mengawal proses di KPU dalam rangka menjaga demokrasi dan keutuhan negara," kata dia.
Pada hari ini Prabowo Subianto menyatakan dia dan Hatta Rajasa menarik diri dari proses Pilpres 2014 karena pertimbangan ditemukannya tindak pidana kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara dan pihak asing dengan tujuan tertentu.
"Kami sebagai pengemban mandat suara rakyat, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung," kata Prabowo dalam konferensi pers di Rumah Polonia, Selasa siang.
Prabowo menegaskan dia dan Hatta tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, lantas dipermainkan dan diselewengkan. "Kami siap menang dan siap kalah, dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, untuk tetap tenang," kata Prabowo.
Prabowo lalu menginstruksikan saksi-saksi Tim Prabowo-Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut.
