REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh Asma Nadia
Tidak hanya sekarang, setiap kali diumumkan hasil pemilihan anggota kabinet selalu muncul tanggapan beragam. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang suka, ada yang kecewa, dan aneka respons lain.
Setiap orang tentu saja punya pilihan, tapi penentuan dan pemilihan anggota kabinet adalah hak Presiden.
Komposisi profesional dan bagi-bagi jatah tentu saja masih terlihat dan itu wajar sejauh semua ditujukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, dan lagi begitulah konsekuensi politik.
Terlepas hal itu, tentu saja masyarakat boleh berpendapat karena imbas atas pilihan dan penetapan itu adalah rakyat.
Dari susunan anggota kabinet, ada beberapa sosok yang menjadi perbincangan masyarakat.
Misal, masuknya Prabowo Subianto dalam jajaran kabinet mendapatkan tanggapan beragam. Ada yang menganggap tindakan itu merendahkan martabat karena tunduk di bawah lawan dalam pilpres, ada yang justru menganggap itu sikap negarawan.
Saya sendiri justru melihat positif keberadaan Pak Prabowo. Pertama, itu menunjukkan bahwa persaingan pilpres bukan permusuhan dan tidak dibawa ranah yang paling pribadi. Kedua, itu juga menunjukkan sikap negarawan yang lapang dada, siap berbakti pada negeri di mana pun ditempatkan.
Keputusan tersebut juga relevan dan profesional karena pos yang diberikan sesuai dengan kapasitas dan latar belakang beliau di bidang militer.
Nama lain yang juga menjadi sorotan adalah Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi. Publik cukup kaget posisi menteri agama dipegang seorang purnawirawan militer. Walau sebenarnya, jika kita telaah, putra Aceh ini sejak kecil tumbuh dalam lingkungan religius.
Bahkan ketika muda, dia aktif dalam kegiatan pembinaan agama di kalangan tentara. Komando masjid, itu istilah untuk mereka. Sang jenderal semoga mampu menjadi simbol betapa Islam dan nasionalisme bisa berdampingan, dan jika bisa dibuktikan, ini akan membawa nilai positif untuk umat.
Sosok lain yang menjadi bahan pembicaraan, Nadiem Makarim yang mendapat mandat sebagai menteri pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika