REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Mursalin Dahlan*
Sejarah itu mengandung pengajaran dan pelajaran, sebagaimana difirmankan dalam Alquran, Surah Yusuf ayat 111. Nah, bagaimana halnya dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang disingkat Supersemar, sebagai Surat Perintah Presiden Sukarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, menteri panglima Angkatan Darat?
Seperti sudah hilang ditelan masa, tidak lagi dibicarakan orang dan media massa tentang apa manfaatnya bagi kehidupan bangsa dan negara. Padahal, Supersemar itu berperan sangat besar dalam kehidupan bangsa dan negara kita, setelah terjadinya pemberontakan Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).
Hal itu dapat kita ketahui dari isi Supersemar yang memerintahkan Letnan Jenderal Soeharto untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, “Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Pangglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.” (Sumber buku Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 1994).
Pada 12 Maret 1966, keluarlah keputusan Supersemar yang membubarkan PKI, maka terjadilah pawai besar-besaran satuan Kostrad dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) mendukung keputusan Supersemar yang membubarkan PKI dan dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia. Jenderal Dr HA Haris Nasution dalam bukunya, Dari KUP 1 Oktober 1965 ke Sidang Istimewa MPRS 1967, mengungkapkan lahirnya Supersemar.
"Mayjen M Yusuf yang ketika itu menjadi menteri, mengajak Mayjen Basuki Rachmat, panglima Brawijaya, yang kebetulan berada di Jakarta dan Mayjen Amir Machmud pergi ke Istana Bogor menemui Presiden Sukarno agar ia tidak merasa disisihkan atau diasingkan oleh Angkatan Darat."
Ajakan itu disetujui oleh kedua Panglima tersebut. Sebelum pergi, Amir Machmud menyarankan agar melapor dulu kepada Letjen Soeharto yang ketika itu menjabat panglima pemulihan ketertiban dan keamanan. Letjen Soeharto yang ketika itu sedang sakit tenggorokan di rumahnya menyetujui niat baik ketiga perwira tinggi itu serta menugaskan kepada mereka untuk menyampaikan kepada Presiden Sukarno bahwa kita pun dapat menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945 bila diberi kepercayaan penuh oleh Presiden.
Ketiga jenderal itu tiba di Istana Bogor yang dikawal ketat oleh Batalion Khusus, Cakrabirawa, itu pada pukul 15.30. Presiden Sukarno ketika itu sedang istirihat, mengenakan celana pendek hingga lutut dan baju kaus oblong.
Dengan muka masam ia menyambut ketiga perwira tinggi tersebut. “Kamu mau apa kemari?” tanyanya yang dijawab oleh Basuki Rachmat, "Kami datang agar Bapak tidak merasa disisihkan atau disingkirkan."
Oleh ketiga Jenderal itu, Presiden Sukarno diyakinkan akan iktikad baik mereka datang menjumpainya sehingga Presiden Sukarno menjadi tenang. Setelah mandi dan shalat Maghrib, maka berkumpullah Presiden Sukarno yang didampingi oleh istrinya, Hartini, dengan waperdam-waperdamnya dan ketiga perwira tinggi dari Jakarta itu.
Presiden Sukarno membuka pembicaraan dengan menanyakan bagaimana sebaiknya. Oleh Amir Machmud yang katanya tanpa disadari itu keluar kata-kata. “Gampang Pak, serahkan saja pada Pak Harto. Bapak tahu beres.”
Saran Amir Machmud rupanya termakan di hati Presiden Sukarno dan pembantu-pembantunya, sehingga ketika itu juga dibentuk panitia perumus konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto dengan sekretarisnya, Sabur. Oleh Sabur, surat tersebut diketik sendiri untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Sukarno untuk dibaca dan disetujui.
Ketiga Jenderal Angkatan Darat itu pulang malam itu juga dengan membawa surat perintah itu. Setelah dibaca kata demi kata oleh Amir Machmud, dia berkata, “Lho Pak! Ini kan penyerahan kekuasaan kepada Pak Harto. “O, ya, ya, penyerahan kekuasaan,” kata jenderal-jenderal itu.
Dari lintasan sejarah di atas, sangatlah pentingnya Supersemar itu untuk selalu diperingati. Hal ini karena, pertama, telah membubarkan PKI dan menyatakan PKI sebagai partai terlarang di seluruh pelosok Tanah Air Indonesia. Kedua, telah melarang segala macam bentuk paham, ideologi, marxisme, dan komunisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam sistem dan percaturan politik yang dianut pemerintah pascareformasi yang sangat liberal sekarang ini. Demikian pula dengan ekonomi liberal dan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tiada batas, baik arus manusia maupun barang, haruslah diwaspadai jangan sampai diboncengi oleh anasir-anasir komunisme dan marxisme, sebagai kekuatan subversif yang mengancam stabilitas NKRI.
Bila nanti terjadi konspirasi liberalisme dan komunisme, muncullah kapitalisme-ateisme yang dapat melumpuhkan dan menyirnakan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan negara kita.
*Mantan Ketua KAPPI/Angkatan 66 Jawa Barat, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat
Ikuti Whatsapp Channel Republika