Senin 02 May 2016 17:00 WIB

Naufal Mahfudz, Direktur Umum Dan SDM BPJS Ketenagakerjaan: Siapkan SDM Andal

Red:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berhasil meraih penghargaan Indonesia Human Capital Award (IHCA) II 2016 dengan predikat "The Best Human Capital for Government Insurance Company". Dengan sistem yang dibangun, BPJS Ketenagakerjaan dinilai dapat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan.

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz, menjelaskan perencanaan kebutuhan dan pengembangan SDM penting dilakukan untuk dapat memenuhi ekspektasi publik dalam memberikan pelayanan terbaik. Untuk mendapatkan SDM berkualitas, lembaga berbadan hukum publik itu membangun Institut BPJS Ketenagakerjaan yang berperan penting dalam optimalisasi pengembangan SDM.

Kepada wartawan Republika Dian Fath Risalah, Naufal juga menjelaskan pengelolaan 4.449 karyawan yang tersebar di seluruh unit kerja di Indonesia, dengan sistem human capital terintegrasi dan berbasis kompetensi serta didukung teknologi Human Capital Information System (HCIS).

Dengan sistem yang telah dibangun, BPJS Ketenagakerjaan dapat menyiapkan SDM yang andal dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan secara jangka panjang. Hal tersebut juga berkesesuaian dengan sasaran institusi dan ukuran produktivitas yang diharapkan serta kebutuhan kompetensi pada masa mendatang.

Apakah ada rencana menambah sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pelayanan BPJS Kete nagakerjaan, mengingat akan mem be ludaknya kepersertaan?

Untuk meningkatkan pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki rencana penambahan SDM melalui rekrutmen. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga jangka panjang berdasarkan perhitungan manpower plan ning, yang sesuai dengan implementasi dan pertumbuhan target rencana jangka panjang. Juga mempertimbangkan ukuran produktivitas suatu jabatan, turnover baik pensiun, meninggal, resign, maupun golden shake hand sesuai dengan target dan beban kerja.

Tenaga kerjanya seperti apa?

Tentu juga disesuaikan dengan kebu tuh an dari aktivitas perusahaan. BPJS Kete nagakerjaan ini awalnya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini berganti menjadi badan hukum publik. Dengan adanya perubahan tersebut, otomatis kepesertaan juga diharapkan perluasannya.

Kemudian, diikuti dengan perubahan peraturan. Di mana setiap orang yang di- PHK bisa langsung mengambil Jaminan Hari Tua (JHT) saat itu juga. Pastinya hal itu akan membutuhkan tenaga di pelayan an, customer service officer (CSO). Salah satu antisipasi yang kami lakukan adalah melakukan pergeseran.

Mereka yang di marketing officer banyak diperbantukan ke CSO karena ba nyak antrean membeludak. Seperti bebe rapa waktu lalu di Karawang, antrean saja mencapai 250 orang per hari. Padahal sudah kami beri nomor antrean. Belum di cabang lain. Makanya sebe lum menambah, kita optimalkan dari da lam dulu, baru kami akan menambah. Kebetulan pada rekrutmen tahap pertama pada Maret 2016, sebanyak 85 orang diterima menjadi CSO.

Apa fokus Anda dalam mendu kung peningkatan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya terkait SDM saat ini?

Direktorat Umum dan SDM mendu kung pemenuhan kebutuhan SDM untuk mencapai target ataupun strategis jangka panjang dalam hal kuantitas dan kualitas. Misal, untuk pemenuhan kebutuhan SDM kuantitas berdasarkan target dan beban kerja unit kerja berdasarkan produktivitas suatu jabatan.

Kemudian, pemenuhan kebutuhan SDM kualitas berdasarkan kebutuhan kom petensi ataupun lulusan kampus terbaik. Seleksi kecerdasan dan kemam puan dilakukan untuk memastikan kan didat memenuhi kualitas dasar kemam puan psikologis dalam hal kecerdasan, kemampuan belajar, bekerja sama, dan kemampuan kerja. Seleksi berdasarkan kompetensi dilakukan untuk memastikan kandidat memenuhi kebutuhan kom petensi inti organisasi.

Apakah BPJS Ketenagakerjaan masih menggunakan tenaga alih daya (outsourcing)?

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah tidak menggunakan tenaga alih daya, ke cuali untuk pekerjaan di bidang keamanan, kebersihan, dan pengemudi, sesuai ke tentuan peraturan perundang-undangan.

Kualifikasi karyawan yang seperti apa yang mampu mendukung pela yanan dan kinerja BPJS Ketenaga kerjaan?

Pemenuhan kualifikasi karyawan untuk memangku suatu jabatan sesuai spesifikasi jabatan yang tertera dalam job description, untuk memastikan mereka mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Yakni, tingkat kecerdasan dan kemampuan kerja, pendidikan yang sesuai tuntutan jabatan. Misalnya, Penata Madya Pela yanan JKK mencakup bidang medis dan kesehatan untuk jabatan yang berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja dan return to work.

Ketiga, memenuhi profil kompetensi jabatan, seperti achievement orientation, continuous learning dan improvement, customer service excellence, profesiona lism, dan synergy building. Terakhir, karyawan sebelum ditempatkan akan dibekali dengan pengetahuan dan keahlian kompetensi teknis. Seperti penguatan proses bisnis, keterampilan menggunakan aplikasi, sikap yang benar sesuai nilai-nilai organisasi, dan penampilan profesional serta keterampilan soft skills.

Berapa target penambahan SDM?

Ternyata setiap kami membuka rekrut men, sangat banyak peminatnya, seperti kemarin kami butuh 700 orang dan yang mendaftar 151 ribu. Kami sudah memiliki roadmap kebutuhan SDM, sehingga dalam tiga sampai lima tahun ini kebutuhan tersebut akan dipenuhi.

Penambahan tersebut karena ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja, di mana uang JHT bisa diambil setelah karyawan di-PHK dan mengundurkan diri. Kalau peraturan itu berubah lagi, kami akan memperbanyak marketing untuk penam bahan kepesertaan. Selain itu tenaga IT, finance, SDM juga akan kami tambah, karena banyak cabang yang mengeluh kekurangan tenaga.

Bagaimana tanggapan Anda ter kait penolakan 47 BUMN untuk ber gabung dengan BPJS Ketenagaker jaan terkait dana pensiun?

Kami memahami keberatan mereka, karena mereka pasti juga memiliki dana pensiun sendiri, seperti Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Tapi ini perlin dungan pensiun dasar yang diatur undangundang, sehingga mereka wajib mendaf tarkan.

Saat ini masih masalah waktu dan program yang sama. Nanti kami juga akan sesuaikan program. Misalnya, di salah satu BUMN sudah ada program manfaat, pasti bisa dialihkan atau disetop sementara dan masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Tinggal nanti kami datangi satu-satu untuk sosialisasi yang lebih intens.

Saya sangat paham mereka pasti ke beratan karena adanya penambahan ang garan sebesar tiga persen dan kemung kinan besar akan meningkat dalam jangka panjang. Seperti DPPK pun pas didirikan, misalnya, awal iuran lima persen. Sekarang pasti lebih karena ada hitungan aktua rianya.

Oleh sebab itu, mereka keberatan karena mereka dobel, jadi mereka merasa berat. Solusinya, dua-duanya manfaat pasti jadi bisa dihentikan dan dialihkan, tapi tidak dihentikan. Mungkin dengan top up bisa, nanti bisa basic benefit di kita dan mereka kita anggap top up.

Bagaimana dengan transparansi pengelolaan dana?

Setelah menjadi badan hukum publik, pasti lebih transparan, karena kami kelola dana masyarakat sebagai peserta. Kami juga diaudit BPK dan OJK, sehingga tidak ada jalan lain selain transparansi. Kami memiliki dua aset, yakni jaminan sosial dan aset yang kami punya sendiri.

Saya pikir untuk pemanfaatan pun sebesar-besarnya untuk peserta. Karena itu uang peserta, saat mereka pensiun pada hari tua mereka bisa menikmati. Jadi dari aset Rp 200 triliun, bukan punya kami semua. Kami hanya memiliki aset Rp 7 triliun, sisanya merupakan aset peserta. Jadi jangan khawatir kepada para peserta saat nanti mengambil dana pensiunnya.

Bagaimana strategi pengelolaan aktiva tetap yang akan dilakukan?

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/62/092015 tentang pe doman pengelolaan aset tetap dan aset tidak berwujud. Yakni dengan menge de pankan prinsip akuntabilitas, kepastian nilai, kepastian hukum, kesesuaian fungsi, dan efisiensi. Hal ini sesuai dengan rencana jangka panjang 2015-2018 guna men dukung pencapaian establishment of workers welfare. Fungsi pengelolaan aset tetap menargetkan online system pencatatan aset tetap secara nasional, kepemilikan secara mandiri gedung kantor bagi unit kerja di daerah, dan mendukung perluasan kepesertaan melalui dukungan pemenuhan sarana prasarana. Guna mewujudkan hal tersebut, Direktorat Umum dan SDM menjalin kerja sama dengan unit kerja terkait dan menerapkan good governance dalam setiap proses pelaksanaan.

Bagaimana proses pengadaan yang telah dilakukan BPJS Ketena gakerjaan?

Proses pengadaan barang dan jasa selama ini menggunakan aplikasi eprocurement. Prosedur baku proses pengadaan barang dan jasa diatur dalam per atur an Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/64/092015. Pe doman pengadaan ba rang dan jasa tersebut di su sun berdasarkan ama nat UU Nomor 24 tahun 2011, yakni pada Pasal 24 ayat 1, ayat 2 huruf A, dan ayat 3 huruf E.

Apakah ada renca na merevisi ketentu an pengadaan?

Saat ini sedang dila ku kan revisi pedoman pengadaan barang dan jasa, untuk mengako mo dasi proses pengadaan nya dengan sentralisasi dalam pengadaan lokasi lahan tanah, pembangun an gedung kantor, dan renovasi besar gedung kantor dengan perkiraan di atas Rp 1 miliar. Revisi untuk sentralisasi ini dilakukan agar kantor cabang dapat berkon sen trasi melakukan opera sio nal, khususnya penambahan kepe sertaan serta pelayanan kepada pe serta.

Berapa target peserta BPJS Kete nagakerjaan pada tahun ini?

Untuk kepesertaan potensi sebanyak 120 juta, saat ini masih 19,3 juta dan target kami 21,9 juta. Saat ini pun kami sudah memiliki 121 cabang di seluruh Indonesia. Kami juga ada rencana buka cabang, dengan adanya peraturan PNS dan TNI wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, di mana di dalam undang-undang pada 2029 mereka harus gabung. Nah kalau jadi gabung kami harus buka cabang. Selain itu, ada pula 203 Kantor Cabang Perintis (KCP) yang sampai ke Natuna, Nias, dan beberapa daerah perbatasan.

Harapan dari BPJS Ketenagaker jaan?

Harapan kami, masyarakat terjamin, dengan kerja keras kami dan bantuan instansi lain tentunya. Kami bisa mencover jaminan sosial tenaga kerja, misal karyawan kontrak kebersihan DKI, saat ini mereka ter-cover karena Pemprov DKI mendaftarkan mereka. Kami berharap semua pekerja di Indonesia terjamin dan terlindungi.  ed: Mansyur Faqih

***

Gemar Naik-Turun Tangga

Banyak cara dilakukan Direktur Umum & SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz, dalam menjaga kebugaran tubuhnya. Antara lain, dengan menerapkan olahraga naik-turun tangga. Lulusan Sarjana Sosial Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor pada 1992 itu sudah menerapkan olahraga naik-turun tangga sejak 14 tahun yang lalu.

"Saya pagi dan sore naik turun tangga, walaupun cuma tiga lantai, tapi lumayan tiap naik atau turun itu 70 step atau anak tangga, dan lumayan untuk melatih jantung supaya tetap fit. Makanya saya tidak pernah lewat lift kecuali menemani tamu atau direksi," tutur Naufal kepada Republika di kantornya di Jakarta, belum lama ini.

Olah raga itu, katanya, terinspirasi dari sosok mantan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang menjalani operasi transplantasi hati. Karena mendapat donor hati anak muda, setiap harinya Dahlan harus berolahraga selama 15 menit. Entah jalan cepat atau jogging di sekitaran Monas.

"Nah, saya pernah tanya gimana kalau pas hujan, Pak Dahlan menyiasatinya dengan naik tangga ke ruangannya di lantai 19. Tapi ya santai lho naiknya, soalnya saya pernah coba pas waktu gempa bumi saya dari lantai 19 ke lantai satu turun dengan terburu, terasa banget pegel dan capeknya," tutur Naufal.

Selain naik-turun tangga, Naufal juga menyempatkan diri untuk berenang dan jogging setiap bulan. "Minimal dua atau tiga kali dalam sebulan, lumayanlah badan saya tidak terlalu mengembang, meskipun perut ini tidak bisa dikompromi," ujar dia sambil tertawa.

Mantan direktur SDM dan Teknologi Perum LKBN Antara itu juga menerapkan hidup sehat kepada ketiga buah hatinya. "Saya juga mengharuskan mereka supaya mempunyai keterampilan berenang. Kadang setiap liburan saya juga sering mengajak anak-anak snorkeling."

Setiap mengajak liburan, Naufal selalu mengajak keluarganya ke tempat yang dekat dengan alam. "Seperti tahun baru kemarin, saya ke desa terakhir di Desa Lenting Sari kaki Gunung Merapi. Kebetulan di sana ada homestay, suasananya pun sepi dan anak-anak bisa berbaur dengan masyarakat. Anak-anak saya juga belajar membatik, membajak sawah, memandikan kerbau, dan kegiatan lainnya," kata Naufal.

Terkait karier, ia cukup lama bekerja pada salah satu badan usaha milik negara jasa konstruksi, PT Wijaya Karya (Persero). Di situ, dia memulai berkarier sejak menjadi staf senior Badan Pengembangan SDM dan Manajemen pada 1995, hingga manajer biro SDM dan Umum.

Hingga kemudian ia pindah ke perusahaan multinasional elektronik Jepang, Sony Corporation, pada Mei 2007. Di sini, jabatan terakhirnya adalah general manager of human resource. Terakhir, sebelum di BPJS Ketenagakerjaan, Naufal menjabat sebagai direktur SDM dan Teknologi Perum LKBN Antara sampai Januari 2016.  ed: Mansyur Faqih

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement