BEKASI -- Materi pendidikan, khususnya untuk siswa SMA/SMK, harus selaras dengan potensi daerah. Pemerintah daerah harus menyusun muatan lokal yang mampu mendorong siswa mengembangkan potensi daerah, sehingga memudahkan penyerapan kerja para lulusan SMA/SMK sederajat.

Ketua Yayasan Global Mulia Teguh Wibowo mengatakan, ada perbedaan mengenai kurikulum yang dibuat pemerintah dan kondisi nyata di dunia kerja. Dia menyebutkan, dukungan pemerintah daerah bukan hanya terkait anggaran.

Pemerintah daerah juga harus meramu muatan lokal pendidikan yang berbasis pada kawasan industri dan kurikulum lokal. Dia mencontohkan, Pemerintah Bekasi, Jawa Barat, perlu memberikan muatan lokal mengenai kawasan industri agar lulusannya dapat diterima bekerja di perusahaan.

Foto:ZABUR KARURU/ANTARA

Seorang pegawai menyetempel buku pelajaran kurikulum 2013 di perpustakaan SMAN 68 Jakarta, Senin (15/7)

Saat ini, sedikitnya 4.000 perusahaan yang beroperasi di kawasan industri. “Ini harus menjadi tantangan pemerintah daerah agar para lulusan sekolah bisa terserap ke dunia industri," kata dia, Ahad (24/8).

Menurut dia, perlu ada materi pembelajaran siswa yang selaras dengan bidang kerja perindustrian. “Harapannya, materi pembelajaran itu bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan keterampilan yang diharapkan industri,” kata dia.

Selain itu, kata dia, Dewan Pendidikan juga harus segera dibentuk agar mengakomodiasi kepentingan penyelenggara pendidikan. “Sekolah-sekolah juga harus menemukan formulasi untuk mencetak alumninya agar bisa bekerja di perusahaan,” kata dia.

Kurikulum 2013

Muatan lokal termasuk, dalam bahan ajar dalam Kurikulum 2013. Kendati demikian, muatan lokal kerap terkait budaya daerah, seperti bahasa atau seni. Terkait Kurikulum 2013, penyelenggaraannya masih terkendala buku ajar yang belum terdistribusikan.

Di daerah yang sudah menerima buku ajar, sejumlah guru masih kebingungan menerapkan kurikulum baru ini. Sejumlah guru sekolah dasar di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, juga masih kebingungan dengan pelaksanaan Kurikulum 2013 karena belum ada buku panduan.

Kepala SD Negeri 02 Waisai Bernadus Yembise mengatakan, guru-guru masih bingung bagaimana menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. “Buku pelajaran untuk murid sudah ada yang datang tetapi panduan untuk guru tidak ada,” kata Bernadus.

Bernadus mengatakan, selain ada buku panduan, para guru juga berharap ada bimbingan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan praktik mengajar. Kalau hanya membaca buku panduan, para guru khawatir penafsiran mereka berbeda dengan yang dimaksudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kurikulum 2013.

Selain buku panduan untuk guru, Bernadus juga mengatakan, buku-buku pelajaran untuk murid juga belum mencukupi. Buku-buku pelajaran baru datang ke Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat pada Jumat (22/8) dengan jumlah terbatas.

Bernadus mengatakan, buku-buku pelajaran sesuai Kurikulum 2013 yang sampai ke sekolahnya baru berjumlah 20 buku untuk setiap kelas. Padahal, di SD Negeri 02 Waisai, setiap kelas rata-rata berisi 30 murid.

Menurut Bernadus, buku-buku pelajaran Kurikulum 2013 itu juga baru terdistribusikan sampai Waisai, belum ke distrik-distrik lain di Kabupaten Raja Ampat. Dari Waisai baru buku-buku itu didistribusikan ke sekolah-sekolah di distrik lainnya. “Kami tidak tahu mengapa sosialisasi dan distribusi buku untuk Raja Ampat terlambat,” ujar dia.  antara ed: ratna puspita

Ikuti Whatsapp Channel Republika