JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel tiga lantai kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) di Jakarta, Selasa (17/6). Penyegelan ini dilakukan pascaoperasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK terhadap enam orang yang diduga akan melakukan praktik suap-menyuap di Hotel Acacia, Menteng, Jakarta, Senin (16/6) malam.
Ada tiga lantai dari gedung KPDT yang disegel KPK, yakni lantai II, IV, dan VII. Di lantai II, bagian ruangan yang disegel meliputi ruangan Asdep Sosial Deputi II dan ruangan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Terpadu (P2KPT)/Bedah Desa atau Deputi V (Pengembangan Daerah Khusus). Di lantai IV, ruangan yang disegel mencakup ruang Staf Deputi V.
Sedangkan lantai VII yang disegel adalah ruang kerja sekretariat atau staf yang terkait dengan deputi V KPDT. Di lantai VII ini juga terdapat ruangan kerja Menteri Negara (Meneg) PDT Helmy Faishal Zaini.
Helmy menegaskan, ruangan kerjanya tak ikut disegel oleh penyidik KPK. "Ruangan saya itu belok kanan dari lift, sedangkan yang disegel KPK itu belok kiri. Jadi, ada sayap kanan dan sayap kiri, ruangan saya di sayap kanan," tutur Helmy dalam konferensi pers di Kementerian PDT, Selasa (17/6).
Helmy menambahkan, selain ruang yang ada di KPDT, yang juga turut disegel KPK adalah ruangan Deputi I KPDT yang ada di Gedung Graha Arda.
Helmy menyatakan, dia mengetahui informasi soal penggeledahan dan penyegelan ruangan Kementerian PDT itu pada pukul 08.00 WIB. "Saya baru tahu (kasus ini) setelah membaca berita," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ia pun lalu memerintahkan sekretaris menteri (sesmen) PDT untuk mengecek kebenaran informasi itu. Dan dari keterangan sesmen, kata Helmy, kantor KPDT yang sudah disegel itu berada di lantai IV, sebagian ruangan di lantai II, dan ruang staf atau sekretariat deputi V di lantai VII.
Terkait dugaan suap yang dilakukan anak buahnya, Helmy menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan KPK untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di institusi yang dipimpinnya itu. "Kami menghargai, kami mendukung penuh upaya-upaya KPK untuk memberantas korupsi," tegas Helmy.
Helmy mengaku tak mengetahui kasus yang disangkakan kepada terperiksa dan penyegelan sejumlah ruangan di KPDT. Menurutnya, berdasarkan audit internal termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menunjukkan hasil yang positif. Bahkan, kata dia, Kementerian PDT dijadikan sampel (contoh) untuk kementerian lainnya.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penyegelan itu dilakukan untuk mencegah akses orang-orang untuk masuk atau keluar dari ruangan tersebut. Sebelum penyegelan ini, KPK telah mengamankan enam orang yang diduga terlibat dalam praktik suap-menyuap.
Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) diamankan tiga orang di Hotel Acacia, Menteng. Mereka adalah TM (pihak swasta), Y (kepala Dinas Penanggulangan Bencana Kabupaten Biak Nomfur), dan YS (bupati Biak Nomfur). "Mereka ditangkap di kamar lantai 7 hotel pukul 21.00 WIB lebih sedikit," kata Johan di kantor KPK, Selasa (17/6).
Johan mengatakan, sebelum diamankan di kamar Hotel Acacia di lantai 7, penyidik sudah memantau gerak-gerik TM dan Y sekitar satu jam sebelum penangkapan. "Kemudian keduanya dibawa ke kamar lantai 7 tersebut, dan di sana didapati Bupati Kabutapen Biak, YS," jelasnya.
Setelah TM, Y, dan YS dikumpulkan dikamar lantai 7, kata Johan, penyidik menemukan uang dolar pecahan 10 ribu dan 1.000 di dalam tas yang sudah dibagi dalam beberapa amplop putih. "Totalnya kurang lebih 100 ribu dolar Singapura," tuturnya.
Selain uang, KPK juga mengamankan satu mobil mazda warna merah bersama dua sopir serta satu ajudan untuk dibawa ke kantor KPK. rep:c57/c62/antara ed: syahruddin el-fikri
Ikuti Whatsapp Channel Republika