JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendapatkan informasi keresahan masyarakat menjelang pemilihan presiden (pilpres). Kecemasan muncul menyusul jumlah pasangan calon presiden (capres) dan cawapres yang hanya dua sehingga potensi kerawanan menjadi besar.
"Saya mendengar kecemasan dari berbagai pihak, kalau terjadi gangguan keamanan, gangguan ketertiban, dan gangguan sosial," kata SBY saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden seusai rapat kabinet terbatas, Kamis (3/7).
Menurut SBY, kecemasan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri yang mengikuti perkembangan politik dan demokrasi Indonesia. "Mereka mengkhawatirkan dua capres ini berimbang, maka bisa terjadi masalah. Setelah pemungutan suara dilakukan, jika ada pihak kalah dan tidak bisa menerima kekalahan itu," katanya.
Presiden SBY mewanti-wanti adanya kerusuhan pascapemungutan suara pilpres. Ia menegaskan, tidak ingin adanya tindakan-tindakan merusak perjalanan dan pematangan demokrasi yang sudah terbangun.
SBY pun memastikan, negara tidak akan membiarkan kondisi ini terjadi, tapi terus memantau perkembangan situasi politik dalam negeri. Ia meminta agar jajaran Polri/TNI bersiap untuk mengemban tugas nasional, yakni memastikan keseluruhan proses pemilu bisa berjalan damai, aman, tertib, lancar, dan demokratis. "Pemerintah tentunya tidak tinggal diam, baik di pusat maupun daerah," katanya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, masyarakat saat ini sudah jauh lebih pintar. Masyarakat sudah bisa memilah informasi yang sifatnya fitnah dan mengadu domba. Hal ini berbanding terbalik dengan dinamika dan atmosfer politik yang ada di media massa, cetak, elektronik, dan media sosial.
Djoko mengatakan, meski pertengkaran antarwarga tidak ada, bukan berarti potensi itu nihil. Pemerintah dan aparat penegak hukum tetap waspada jangan sampai timbul kekerasan dan kegaduhan politik. "TNI/Polri tidak boleh lengah. Jadi, lebih baik kita siap mengantisipasi semua apa yang mungkin terjadi. Kalau terjadi kita pun siap," katanya.
Djoko mengingatkan, kedua kandidat capres dan cawapres tentang deklarasi damai yang telah disepakati pada awal Juni 2014. "Kan waktu mereka deklarasi damai bagaimana? Kedua capres bilang begitu. Harus ingat itu. Siap menang dan kalah," katanya.
Jika kandidat capres-cawapres nantinya tidak puas dengan hasil pilpres, kata Djoko, mereka bisa mengajukan protes dengan mekanisme yang sesuai, yakni melalui Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, ia meminta ketidakpuasan disalurkan dengan cara yang benar, bukan dengan cara memantik kerusuhan.
Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan, Pemilu 2014 merupakan peristiwa demokrasi yang sangat menentukan karena terkait keberlanjutan pemerintahan. Kapolri juga memastikan pihaknya pasti akan mendukung presiden terpilih agar dapat melanjutkan pembangunan yang telah dirintis dengan baik oleh pendahulunya.
"Polri berkomitmen tetap bersikap netral dan mengawal agar pemilu tetap berjalan tertib, aman, dan demokratis," kata Sutarman. rep:esthi maharani ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika