JAKARTA - Generasi Muda Trikarya Partai Golkar menolak pemecatan Wakil Ketua Umum Agung Laksono dan Ketua DPP Yorrys Raweyai. Mekanisme penonaktifan mereka dianggap tak prosedural dan mencederai asas demokrasi partai. Keputusan pemecatan dikeluarkan pada Jumat (7/8) melalui rapat terbatas pengurus DPP.
Ketua DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Rosdinal Salim mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi pernyataan penolakan. Pertama, mekanisme pemecatan Agung dan Yorrys tak melalui AD/ART, yakni rapat harian dan rapat pleno. Kedua, keputusan itu menambah kesalahan segelintir pengurus DPP yang memiliki kepentingan.
Foto:Agung Supriyanto/Republika
Para pimpinan Trikarya Partai Golkar mengangkat tangan bersama saat uasi memberikan keterngan kepada wartawan di Jakarta, Ahad (10/8).
Rosdinal menambahkan, DPP Partai Golkar tidak bisa menggunakan cara-cara otoriter dengan mengeluarkan pemecatan sepihak dalam menyikapi dinamika perbedaan pandangan politik antarsesama kader. Ia mengajak seluruh kader muda untuk berpikir dan menolak pemecatan. “Generasi Muda Trikarya mendesak Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bertanggung jawab atas pemecatan kader, dan mencabut keputusan itu,” kata Rosdinal, Ahad (10/8).
Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Arnanto Nurprabowo menambahkan, sebaiknya DPP membatalkan keputusan pemecatan Agung dan Yorris. DPP, kata, Arnanto, perlu mengutamakan dialog serta rekonsiliasi, mengingat banyaknyakesalahan Partai Golkar belakangan ini. “Golkar mengalami kemunduran, perolehan kursi berkurang, lalu saat memutuskan koalisi justru kalah,” kata Arnanto.
Wakil Ketua Umum DPP Barisan Muda Kosgoro Lamhot Sinaga mengatakan, pemecatan ini merupakan sebuah tudingan kalau Agung dan Yorrys ingin menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Padahal, keduanya, kata Lamhot, ingin menegakkan AD/ART lewat cara mengonsolidasikan DPD tingkat I dan II. Namun, langkah tersebut justru dianggap salah oleh pengurus DPP.
Agung dan Yorris belakangan memang gencar menyuarakan penolakan terhadap koalisi permanen Golkar dengan kubu pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan mendesak percepatan musyawarah nasional (munas). Wakil Ketua Umum DPP Golkar Fadel Muhammad mengakui bahwa DPP telah mengeluarkan surat penonaktifan Agung dan Yorris. “Itu (pemecatan) terjadi pada hari Jumat lewat rapat pengurus harian terbatas," kata Fadel, Ahad (10/8).
Agung dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua umum DPP Partai Golkar karena dinilai terus menyuarakan percepatan munas lewat media massa. Fadel menambahkan, DPP Golkar sudah melakukan penelitian mendalam sebelum mengeluarkan sanksi pemecatan. “Diawali satu penelitian awal yang dipimpin Mahyudin, kemudian dihasilkan beberapa nama yang memang sudah nyata-nyata ingin menunjukkan sikap berbeda dengan DPP Partai Golkar,” ujar Fadel.
Keputusan memecat pengurus diambil langsung Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Fadel mendukung langkah pemecatan yang diambil DPP Golkar. Menurutnya, kebijakan ini bisa menyolidkan pengurus dan membuat roda organisasi partai bekerja lebih efektif. “Itu saya kira satu langkah positif agar organisasi dapat semakin solid,” kata Fadel.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Musfihin Dahlan menilai Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mempunyai wewenang untuk memberhentikan pengurus serta kader parpol yang dinilai tak sejalan dengannya. Menurutnya, penonaktifan Agung Laksono dan Yorrys Raweyai sudah sesuai dengan AD/ART partai. “Jadi memang, Ketum dalam hal tertentu harus mengambil tindakan seperti itu. Kalau sebagai team work tidak lagi nyaman, bagaimana bisa bekerja? Kepengurusan itu menjadi komando dia,” kata Dahlan.
Selain Agung Laksono, Ketua Bidang Pemuda Olahraga DPP Golkar Yorrys Raweyai juga ikut terkena sanksi pemecatan. Saat dikonfirmasi Republika, kemarin, Yorrys mengkritik mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan DPP dalam memecat dirinya. “Keputusan memecat mestinya dibahas dalam pleno. Ini mereka rapat tertutup sendiri,” kata Yorrys.
Sepengetahuan Yorrys, ada delapan pengurus lain yang dipecat DPP Golkar. Yorrys menilai pemecatan ini sebagai simbol kepanikan kubu Ical menjelang terbentuknya pemerintahan baru. Yorrys bahkan menuding Ical dkk sedang berusaha menyelamatkan kepentingan-kepentingan bisnis maupun politiknya seiring kekalahan Prabowo-Hatta. “Ini sikap panik. Sudah kalah. Orientasi mereka sekarang bukan menyelamatkan Golkar tapi mempertahankan perusahaan,” tuding Yorrys.
Golkar Krisis
Pengamat politik CSIS, J Kristiadi, menilai, pemecatan yang dilakukan Ical kepada sejumlah pengurus Golkar mencerminkan krisis yang makin tajam di internal Golkar. Menurutnya, pertarungan antara faksi pro-Ical dan kontra-Ical sudah tidak bisa lagi ditutupi. “Tingkat krisis di Golkar sudah tidak bisa lagi menutup berbagai rumors dan isu di internal Golkar,” katanya.
Kristiadi memperkirakan kekuasaan Ical tidak akan berlangsung lama. Menurutnya para pengurus DPD I akan menyuarakan percepatan munas begitu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa hasil pemilu presiden yang diajukan Prabowo-Hatta. “Dua per tiga DPD akan meminta munaslub pascaputusan MK,” ujarnya.
rep:andi mohammad ikhbal/muhammad akbar wijaya ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika