Jokowi berencana membahas kabinet dengan parpol pekan depan.
JAKARTA -- Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla segera membangun komunikasi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini untuk melancarkan proses transisi antarperiode pemerintahan.
Wakil Staf Kantor Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjayanto, mengatakan, Jokowi-JK akan melakukan interaksi dengan SBY-Boediono setelah putusan MK. Tim juga mendorong Presiden menjembatani koordinasi kementerian dan lembaga pemerintahan dengan tim tersebut.
“Hari ini (kemarin) akan ada interaksi antara Jokowi dan SBY, lalu meminta kesedian SBY membuka komunikasi pemerintah dengan kantor transisi,” kata Andi, Kamis (21/8). Dia menambahkan, Tim Transisi bersama kelompok kerja (pokja) masih membahas program-program untuk pemerintahan mendatang.
Tidak hanya dengan pemerintahan SBY, Jokowi-JK juga berkomunikasi dengan partai politik nonpendukung. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan, dinamika politik bakal berubah pascaputusan MK.
Dia menyatakan, sistem politik di Indonesia cair, apalagi terkait kepentingan bangsa dan negara. “Saya pikir juga kesempatan bagi kita untuk duduk bersama agar secepatnya bisa mengatasi ketertinggalan kita," ujar dia.
Karena itu, menurut dia, perbedaan pendapat selama masa kampanye Pemilihan Presiden 2014 tidak perlu diperpanjang. Jokowi-JK juga realistis dengan peta dukungan di parlemen. Juga, hanya ada empat parpol pendukung Jokowi-JK yang bakal mengisi jajaran pimpinan DPR. “Jadi, terbuka peluang parpol nonkoalisi untuk bergabung,” kata dia.
Tim Transisi juga sedang menyelesaikan pembahasan lima opsi postur kementerian atau kabinet. Sebab, Jokowi berencana membahas masalah struktur kabinet tersebut dengan para ketua umum partai politik pendukung pekan depan.
Partai pendukung Jokowi-JK, yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). “Harusnya pekan ini ketemu, tapi kelihatannya belum. Mungkin pekan depan,” kata dia usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/8).
Jokowi mengatakan, pertemuan baru akan dilakukan pekan depan karena sambil menunggu tim transisi selesai membahas lima skenario kabinet. Sebab, lima opsi itu nanti yang akan didiskusikan bersama seluruh partai pendukung.
Selain itu, Jokowi juga akan menyampaikan keinginannya pada para ketua umum parpol mengenai syarat menteri tak boleh menjabat di struktural partai. “Itu yang akan disampaikan saat bertemu nanti,” ujar dia.
Jokowi pernah mengatakan, semua menteri harus bekerja secara profesional. Sehingga, mereka tak boleh aktif di struktural partai. Sebab, dia tak ingin menterinya tak fokus bekerja lantaran konsentrasinya terbelah, antara partai dan tugas di kementerian.
"Saya pribadi inginnya menteri tidak merangkap di struktur partai. Kader boleh lah, saya juga kan kader,” ujar Jokowi, beberapa waktu lalu. Kendati demikian, keinginan presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober tersebut tidak disetujui oleh PKB.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, dia dan Jokowi sudah bertemu. Dia menyatakan, kabinet akan dibicarakan pada pertengahan September mendatang. Karena itu, PKB belum mengajukan nama-nama untuk menempati posisi menteri.
Terkait wacana menteri dalam kabinet Jokowi tidak boleh merangkap jabatan di partai politik, Muhaimin mengaku hal itu pun termasuk yang akan dibicarakan nanti. Muhaimin pun bersikukuh pada pendapatnya bahwa para pembantu presiden di kabinet harus berkonsentrasi dengan pekerjaannya sebagai menteri.
Namun, Muhaimin menilai, seorang pemimpin parpol pun sebenarnya bisa bekerja sebagai menteri dengan baik, karena parpol tidak hanya tergantung pada sosok pemimpin tertentu. “Selama ini partai (PKB) diurus wakil ketua umum, sekretaris jenderal, dan yang lain. Sebagai ketua umum, saya datang hanya pidato kasih arahan. Konsentrasi terbesar saya ke pekerjaan,” kata dia. rep:Andi Mohammad Ikhbal/Halimatus Sa'diyah/antara ed: ratna puspita
Ikuti Whatsapp Channel Republika