JAKARTA --Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Kelautan dan Perikanan sedang menyiapkan roadmap sektor kelautan dan perikanan untuk pemerintahan baru selama lima tahun ke depan. Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, pemetaan tersebut bertujuan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional dari sektor kelautan.

"Selama ini perhatian kita masih terpaku pada pembangunan ekonomi yang ada di darat, belum mengarah ke perairan, padahal potensinya sangat melimpah," ujar Yugi, Sabtu (23/8). Saat ini, kata Yugi, proses pemetaan di bidang kelautan dan perikanan tersebut sudah mencapai tahap finalisasi.

Foto:Prayog/Republika

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto memberikan keterangan usai menandatangani nota kesepahaman kerja sama antara kadin indonesia dan kemendag di Jakarta, Rabu (20/8).

"Untuk nilai investasi saya baru hitung untuk perikanan saja, dengan target pertumbuhan ekonomi perikanan hingga tujuh persen per tahun," katanya.

Yugi mengungkapkan, dalam roadmap tersebut, Kadin mengusul kan optimalisasi produksi perikan an budi daya nasional dan pro duksi perikanan tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) dan laut lepas sebagai salah satu bidikan utama. "Kita targetkan perikanan (budi daya dan tang kap) nasional bisa mencapai 38,2 juta ton pada 2019 dan menjadi salah satu komoditas ketahanan pangan nasional," ungkap dia.

Pemanfaatan sumber daya kelautan harus menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu, upaya penguatan peran dunia usaha, pemerintah, nelayan, pembudi daya, dan semua pihak yang terkait harus terus dilakukan.

Menurut Yugi, diperlukan investasi sebesar Rp 243 miliar hingga Rp 318 miliar. "Dengan besaran investasi sebesar ini diproyeksikan nilai pendapatan domestik bruto (PDB) perikanan tahun 2019 mencapai Rp 93,102 miliar," paparnya.

Roadmap, kata dia, memiliki tujuh isu utama, yaitu ekonomi, konservasi atau rehabilitasi, dan pengamanan wilayah pesisir, kemudian sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

"Ketujuh isu ini yang perlu men dapatkan prioritas dalam pem bangunan kelautan dan perikan an lima tahun ke depan," kata nya. Yugi optimistis, roadmap ini bisa membantu masyarakat kecil menengah. Selain itu, lanjut dia, akan adanya badan urusan logistik (bulog) perikanan sebagai penyangga dana.

Pengamat ekonomi dari Univer sitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, mengapresiasi langkah Kadin menyiapkan roadmap untuk pemerintahan baru. Ia menilai, pemetaan itu sangat bagus karena akan memanfaatkan potensi ekonomi besar yang saat ini masih dipandang sebelah mata.

"Sudah benar itu, tidak lagi bertumpu pada satu kaki, yaitu ekonomi darat saja, harus ditambah kaki satu lagi, yaitu ekonomi maritim. Itu yang membuat ekonomi akan berjalan lebih cepat karena bertumpu pada dua kaki itu," ungkapnya.

Hanya saja, kata Eriani, pemerintahan baru nantinya harus bisa menjawab tantangannya, yaitu mendesain program untuk jangka menengah hingga jangka panjang.

Dalam konteks ekonomi nasional, kata dia, pemerintah harus memahami bahwa sebagian besar tenaga kerja di Indonesia kebanyakan tamatan sekolah menengah pertama ke bawah.

"Serta pelaku usaha yang mayoritas merupakan dari kalangan menengah kebawah," kata Eriyani Sabtu (23/8). Sehingga, kata dia, dalam jangka pendek, pembangunan ekonomi maritim jangan sampai tidak kompatibel dengan pe laku usaha dan tenaga kerja yang seperti itu. rep:c81/antara, ed:heri ruslan

Ikuti Whatsapp Channel Republika