JAKARTA -- Pemerintah mengakui belum mengetahui skema pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jika nantinya realisasi konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota 2014 sebesar 46 juta kiloliter.
PT Pertamina sebelumnya menyatakan, kuota BBM bersubsidi akan jebol sampai 1,35 juta kiloliter. "Saya tidak tahu (soal pembayaran subsidi)," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo kepada Republika, Kamis (28/8).
Susilo hanya mengharapkan konsumsi BBM bersubsidi tetap sesuai dengan kuota 46 juta kiloliter. "Kita optimistis kuota tetap bisa dijaga saja," kata Susilo.
Padahal, berdasarkan data Pertamina, realisasi konsumsi Premium rata-rata 81.132 kiloliter per hari atau lebih tinggi dari kuota 80.024 kiloliter. Sedangkan konsumsi solar rata-rata 43.207 kiloliter per hari dari kuota 41.452 kiloliter.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah juga belum bisa memberikan penjelasan soal skema pembayaran penambahan kuota BBM bersubsidi. Firmanzah hanya mengungkapkan kemungkinan penambahan kuota BBM berubsidi pada akhir Oktober atau November. "Mungkin kalau sudah mau habis. Persisnya, silakan tanya Pertamina," kata Firmanzah.
Menteri ESDM Jero Wacik sebelumnya mengatakan, jika terjadi kelebihan kuota BBM subsidi, pemerintah dan DPR bisa merevisi undang-undang (APBN). "Tiga kali saya atasi kuota jebol. Kalau mau ada penambahan kuota, maka bisa bilang ke DPR," katanya.
Media Manager PT Pertamina Adiatma Sardjito menyatakan, pemerintah harus mencari jalan keluar anggaran dan pembayaran subsidi BBM jika nantinya kuota 46 juta kiloliter terlampaui. Setelah kuota BBM bersubsidi habis, Adiatma memerinci, harga Premium menjadi Rp 10.500 per liter dan solar Rp 12.800 per liter.
Artinya, saat ini pemerintah menyubsidi untuk Premium Rp 4.000 per liter dan solar Rp 7.300 per liter. "Nah, tinggal dikalikan saja 1,35 juta kiloliter dengan harga nonsubsidinya. Itulah harga yang harus dibayarkan," kata Adiatma.
Senior Vice President Marketing and Distribution PT Pertamina Suhartoko mengatakan, target peralihan konsumsi BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi sebesar 50 persen. Faktanya, peralihan ini hanya mencapai 10 persen. Program pengendalian BBM bersubsidi pun dinilai tak berjalan efektif dan efisien. rep:aldian wwahyu ramadhan/muhammad iqbal/antara ed: andri saubani
Ikuti Whatsapp Channel Republika