BANDUNG –– Kamar Dagang dan Industri Jabar mengapresiasi kebijakan tegas pemerintah terkait harga dan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, hal itu menjadi salah satu kepastian penting bagi pelaku usaha. "Harus ada kebijakan tegas dan jelas terkait BBM di Indonesia, karena itu salah satu kepastian bagi pelaku usaha," kata Ketua Kadin Jawa Barat H Agung Suryaman Sutrisno, Sabtu (30/8).
Menurut dia, keputusan pemerintah yang tidak tegas dalam menetapkan harga dan pengurangan subsidi BBM mengakibatkan kepastian usaha tidak maksimal serta kerap memunculkan gejolak di masyarakat dan juga bagi industri. Agung mengakui, selama ini, pelaku usaha dihadapkan 'bom waktu' kenaikan harga BBM oleh pemerintah yang berdalih untuk menyelamatkan anggaran negara.
Foto:Edwin Dwi Putranto/Republika
Pasokan BBM Subsidi
Menurut Agung, beban subsidi BBM oleh pemerintah cukup berat. Namun, dia sepakat bila subsidi tersebut dipindahkan untuk alokasi pembangunan infrastruktur.
"Subsidi BBM senilai Rp 200 triliun itu sangat besar. Di sisi lain, upaya untuk peng hematan, penggunaan bio fuel dan penggunaan kendaraan hemat energi belum maksimal. Kami sepakat bila anggaran sebesar itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Agung mengatakan, keseriusan pemerintah menggarap program energi alternatif perlu dimaksimalkan lagi. Kata dia, cara berpikir instan hanya untuk kebutuhan satu hingga lima tahun ke depan harus diubah. "Indonesia butuh pewa ris a n kebijakan strategis untuk jangka panjang, khususnya terkait energi," kata dia.
Sementara Pimpinan Kantor Bank Indonesia Ban dung Dian Ediana Rae menyatakan, keputusan berani dan strategis pemerintah terkait subsidi BBM ini. Apalagi, kata dia, subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran.
"Lebih banyak dinikmati keuntungannya oleh masyarakat menengah ke atas. Sedangkan keuntungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sangat kecil," katanya. Menurut dia, harga BBM di Indonesia saat ini termurah, karena subsidi. Sedangkan di negara lainnya di ASEAN sekalipun, tidak ada yang menerapkan subsidi.
Karena itu, penghapusan BBM adalah hal yang sangat mungkin dilakukan, dengan mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, angkutan umum dan lainnya. Dia menyebutkan, sekalipun pemerintah menghapus subsidi BBM, shock yang akan terjadi tidak akan lebih dari setahun. Bahkan, masyarakat Indonesia akan bisa melewati masa transisi non-subsidi itu dan menyesuaikan dengan realita. antara, ed: agus yulianto
Ikuti Whatsapp Channel Republika