Pemerintah butuh landasan hukum untuk relokasi warga.
JAKARTA--Untuk menanggulangi kekeringan yang tengah melanda sebagian wilayah Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) sudah mengerahkan tangki-tangki air bersih untuk masyarakat yang kesulitan air minum. Untuk penanganan jangka pan jang, pembangunan waduk juga terus dikerjakan.
Waduk-waduk yang tengah dan akan dibangun diharapkan bisa meminimalkan dampak perubahan cuaca, seperti El Nino dan La Nina yang terjadi. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan kekeringan yang terjadi saat ini disebabkan ketersediaan air memang berkurang.
Untuk masyarakat yang kesulitan air minum, sudah dibantu dengan tangkitangki air bersih.`'Itu sudah jadi bagian SOP kami dan kegiatan rutin selama ini. Jadi saat kekeringan, PDAM terdekat harus memasok air,'' kata Djoko, di kantor Kementerian PU, Jumat (12/9).
Selama masih ada sumber air, maka pengelolaannya akan diefektifkan.Kementerian PU sendiri terus menggalakkan konservasi air sehingga air tidak terbuang begitu saja.
Untuk itu dalam 10 tahun terakhir, lanjut Djoko, Kemen PU sudah membangun waduk dan irigasi secara besar-besaran. Sudah ada 21 waduk baru yang dibangun dan sudah difungsikan.
Sementara yang sedang dalam pengerjaan ada 16 waduk, empat di antaranya yang diharapkan selesai tahun ini yakni Jatigede di Sumedang, Pandan Duri, di Lombok, Titab di Bali, dan Paya Seunara di Aceh. Waduk lain yang sedang proses tender antara lain Waduk Karian di Lebak, Banten.
Waduk Jatigede merupakan waduk erbesar kedua setelah Waduk Jatiluhur dengan kemampuan mengirigasi hingga 90 ribu hektare.
Waduk Jatigede nantinya diharapkan bisa mengurangi banjir hingga 14 ribu hektare wilayah yang biasa tergenang banjir. Selain itu, sebagai sumber air baku multifungsi dengan debit hingga 500 liter per detik untuk Kabupaten Indramayu dan Cirebon, juga untuk pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan listrik 110 megawatt.
Meski diharapkan bisa selesai pembangunan fisiknya tahun ini, Waduk Jatigede masih terkendala pemindahan warga. `'Karena butuh landasan hukum, kami harapkan ada keputusan segera untuk itu,'' kata Djoko.
Sebenarnya proses pemindahan warga dari lokasi Waduk Jatigede sudah dilakukan sejak 1975, sebanyak 4.500 kepala keluarga (KK) sudah menerima pembayaran tanah, rumah, dan tanaman mereka. Namun, ada Per aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/1975 yang menyebut masyarakat di sana akan juga menerima relokasi.
`'Mungkin tidak logis, tapi itu aturan yang harus diikuti. Semoga segera bisa selesai,'' kata Djoko. Belum lagi pemindahan 6.000 KK ilegal yang ikut tinggal pula di sana.
El Nino Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan tujuh strategi lapangan untuk mengantisipasi fonemena El Nino yang bisa melanda wilayah itu. Sehingga, bisa berdampak pada kekeringan.
Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Yohanis Tay, tujuh langkah yang sudah dilakukan itu adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan sosialisasi kepada petugas lapangan dan petani.
Langkah lain adalah mendorong petani untuk menyiapkan dan memanfaatkan sarana seperti pompa air, yang sudah dibantu untuk menanam tanaman umur pendek yang bisa membantu menambah stok pangan. Langkah lainnya adalah gerak an tanam serentak, sekaligus melakukan sosialisasi tentang antisipasi kekeringan yang harus dilakukan para petani.
Berikutnya, ada bantuan benih sayur-sayuran, demplot model usaha tani untuk mengantisipasi kekeringan.Langkah lain yang tidak kalah penting adalah mendorong percepatan olah lahan dan bantuan sarana produksi menghadapi musim hujan nanti. rep:Fuji Pratiwi/antara, ed: muhammad hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika