REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menegaskan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bertanggung jawab penuh atas proyek Hambalang. Dalam hal ini, mantan menpora Andi Mallarangeng dinilai bertanggung jawab pada setiap hal terkait Hambalang.
Agus malah heran jika Andi mengaku tidak mengetahui bahwa sekretarisnya saat itu, Wafid Muharam, menandatangani proyek Hambalang dengan kontrak anggaran tahun jamak. Sedangkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui anggaran yang diminta Kemenpora tersebut.
"Bagaimana ada sekretaris atau sekjen bisa tanda tangan atas nama menteri, kemudian menterinya mengatakan tidak tahu?" sindir Agus Martowardojo usai pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (10/4).
Agus sendiri diperiksa sekitar empat jam dan keluar dari Gedung KPK pada pukul 14.30 WIB. Ia mengaku diperiksa untuk tersangka Teuku Bagus Mohammad Noor yang merupakan tersangka terakhir dalam kasus tersebut.
Ia menjelaskan, sangat lazim jika setiap kementerian terdapat menteri yang menugaskan sekretaris atau sekjennya untuk bertanda tangan atas namanya. Jika memang bermasalah dan ada dugaan korupsi dalam proyek tersebut, menurutnya, KPK harus mendalaminya. "Masalah tata laksana ini yang harus dipelajari lebih jauh oleh KPK," ujarnya.
Agus memaparkan, dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara dijelaskan masing-masing tugas dan fungsi dari menkeu dan kementerian-kementerian. Dalam UU tersebut, kementerian teknis sebagai pengguna anggaran disebut harus mempertanggungjawabkan baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporannya.
Atas dasar itulah, Agus Marto menilai kementerian Andi Mallarangenglah yang paling bertanggung jawab atas polemik Hambalang. Mengenai perubahan kontrak anggaran dari tahun tunggal menjadi tahun jamak, tambahnya, itu semua merupakan inisiatif dari kemenpora. Inisiatif itu muncul pada akhir 2009 untuk menambah anggaran dari Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun.
Saat ditanya apakah kemenkeu tidak mencium adanya kejanggalan dalam perubahan kontrak anggaran, ia tak berkomentar banyak. Menurut Agus Marto, pihaknya menyetujui usulan Kemenpora terkait Hambalang sebab sudah ada pembahasan antara Andi Mallarangeng dkk dan Komisi X DPR. "(Mekanisme) itu wajar. Karena, Kemenpora kalau ingin diskusikan terkait rencana anggaran harus bicara dengan Komisi X. Ada sembilan kali pembahasan terkait peningkatan anggaran," tegas ekonom yang akan dilantik menjadi gubernur Bank Indonesia (BI) pada Mei 2013 mendatang.
Sebelumnya, adik Andi Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, menuding Agus Marto sebagai "pembuka keran air" proyek Hambalang. Menurutnya, Agus ikut bertanggung jawab atas pelolosan proyek yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
Rizal menjelaskan, pengesahan proyek tahun jamak, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/02/2010 Pasal 5 Ayat 1, memerlukan tanda tangan dua menteri yaitu pemohon dan pemberi rekomendasi.
Menurutnya, proyek Hambalang merupakan proyek fisik, maka dibutuhkan tanda tangan dari menteri pemuda dan olahraga serta menteri pekerjaan umum. Rizal berkilah kedua menteri tersebut tidak menandatangani, tapi anggaran proyek Hambalang tetap mengucur. n bilal ramadhan ed: abdullah sammy
Ikuti Whatsapp Channel Republika