REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bunyi gong dan riuh tepuk tangan menandai dimulainya proyek pembangunan fisik Mass Rapid Transit (MRT). Seremoni sederhana itu berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Kamis (2/5) petang. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang memimpin peresmian ini meminta proyek MRT bisa tuntas sesuai target.
"Terserah kontraktor kapan akan memulai pembangunan, yang jelas saya ingin lihat bukti nyata pembangunan fisik di lapangan," ujar Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo. Dia mengingatkan, terget pembangunan konstruksi MRT fase pertama jalur Lebak Bulus-Bundaran HI harus selesai pada 2017.
Menurut Jokowi, selama 24 tahun perencanaan pembangunan MRT, baru saat ini MRT dapat terwujud dalam pembangunan fisik. Selama masa kepemimpinan mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, pembangunan MRT masih sebatas penyiapan infrastruktur pendukung, seperti pelebaran Jalan Fatmawati.
Pembangunan MRT fase pertama terdiri dari tiga paket proyek. Direktur Utama PT MRT Dono Boestami mengatakan, tender pengerjaan dua paket dimenangkan konsorsium Wijaya Karya, Shimizu, Obayashi, dan Jaya Konstruksi. Sedangkan, satu paket lainnya dimenangkan konsorsium Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC).
Jalur MRT fase pertama ini sepanjang 15,7 kilometer, terdiri dari jalur layang (elevated) 9,8 kilometer dari Lebak Bulus hingga Sisingamaraja dan jalur bawah tanah (underground) 5,9 kilometer dari Sisingamangaraja hingga Bundaran HI. Proyek jalur bawah tanah menjadi prioritas pengerjaan.
Nilai proyek jalur bawah tanah sebesar Rp 4,5 triliun ini mendapat suntikan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) tahap pertama sebanyak 125 miliar yen. "Kita berbicara pinjaman dalam bentuk yen karena nantinya pinjaman akan dikembalikan pula dalam bentuk yen," ujar Boestami.
Jokowi menjadikan proyek MRT ini sebagai salah satu solusi kemacetan. MRT akan terintegrasi dengan busway dan commuter line, khususnya dalam jalur dan tiket. Jokowi mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke MRT. Setelah proyek MRT selesai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menaikkan tarif parkir.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa merespons positif peluncuran proyek fisik MRT ini. Menurut dia, proyek tersebut telah tercetus sejak dia masih menjabat sebagai menteri perhubungan dalam Kabinet Indonesia Bersatu I. "Saya mengharapkan ini bisa berjalan. Saya sungguh ingin agar MRT itu terwujud," ujar Hatta, di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (2/5).
Hatta selama ini terlibat dalam pembahasan porsi pembiayaan MRT. Dalam rapat koordinasi pembiayaan MRT, Hatta memutuskan pembiayaan MRT ini terbagi menjadi 49 persen dari pemerintah pusat dan 51 persen dari Pemprov DKI Jakarta. Dia meminta MRT bisa selesai pada 2017-2018.
Hatta menjelaskan, sebagai negara yang dikategorikan berkembang, hanya Indonesia yang tidak memiliki MRT. Padahal, jumlah penduduk Ibu Kota melonjak menjadi 12 juta orang pada siang hari, sedangkan pada malam hari 10 juta orang. "Ini menunjukkan mobilitas di sekitar Jakarta luar biasa. Kalau tak pakai MRT, bagaimana?" ujar Hatta. n muhammad iqbal/c72 ed: m ikhsan shiddieqy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika