REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meningkatnya suku bunga acuan (BI Rate) dan aturan loan to value (LTV) bagi rumah kedua oleh Bank Indonesia (BI) dikhawatirkan bakal membuat praktik shadow banking di Indonesia merebak. Masyarakat mulai mencari alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhannya.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih menyatakan, shadow banking adalah lembaga bukan bank yang menyalurkan kredit dan intermediasi dana. "Shadow banking berkembang di Indonesia, bahkan lebih pesat daripada pertumbuhan bank," katanya, Selasa (16/7). Praktik ini berkembang melalui pasar modal di kota besar dan melalui asuransi di daerah kecil.
Perkembangan shadow banking semakin masif akibat keterbatasan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Akibatnya, tugas intermediasi perbankan tidak merata di seluruh Indonesia. Bank juga memiliki persyaratan yang ketat dalam pemberian kredit. Sementara untuk meminjam uang di lembaga nonbank, masyarakat tidak perlu menghadapi administrasi yang berbelit.
Bukan itu saja, pertumbuhan shadow banking akan semakin tinggi setelah BI menaikkan BI Rate hingga menjadi 6,5 persen. BI juga menetapkan kebijakan LTV untuk rumah kedua guna menahan laju kredit properti. Kebijakan tersebut membuat bank di dalam negeri meresponsnya dengan menaikkan suku bunga kredit dan simpanannya.
Head of Institusional PT Bank ANZ Indonesia Sity Lea Samudera mengungkapkan, kenaikan terutama terjadi pada kredit pemilikan rumah (KPR). Sektor properti memang dinilai paling senstif terhadap kenaikan inflasi dan suku bunga. "Pertumbuhan properti belakangan ini sangat kondusif karena suku bunga kita sangat rendah. Namun, kondisi tersebut bisa berubah akibat kenaikan BI Rate," katanya.
Bank Central Asia (BCA) pun berencana untuk menaikkan bunga KPR dan kredit kendaraan bermotor (KKB) pada Agustus mendatang. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, kenaikan bunga berkisar 0,5-1 persen. "Kalau kredit lain dari Juli sudah naik setengah persen seiring dengan kenaikan suku bunga simpanan," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Sri, perkembangan shadow banking perlu diatur dan diawasi dengan baik. Bila tidak, akan membahayakan dan dapat membuat jatuhnya pasar keuangan. "Harapannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengawasi dengan baik," kata dia.
Pertumbuhan shadow banking yang pesat juga terjadi di Cina. Kelebihan dari sistem tersebut adalah membebaskan kebijakan suku bunga di Cina. Shadow banking juga mendiversifikasikan mekanisme keuangan di negara tersebut. Risiko datang dari tidak tersentuhnya shadow banking oleh regulator. Selain itu, shadow banking tidak memiliki mekanisme pengontrolan untuk calon nasabah.
Shadow banking meledak di Cina setelah Pemerintah Cina membatasi arus pinjaman bank pada 2010. Pemerintah khawatir tingginya kredit mendorong inflasi. Ketika itu, bank dapat meminjamkan kredit pada BUMN, tetapi mayoritas perusahaan-perusahaan di Cina harus mencari cara lain untuk meningkatkan modal. Toko gadai adalah kunci utama dari shadow banking di Cina.
Beijing tengah menghadapi ujian yang berat dalam mengatur kembali sistem industri keuangan nonbank. "Aktivitas shadow banking telah meningkat karena Cina butuh berkembang. Sektor perbankan telah gagal dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi keuangan," ujar Credit Suisse.
Pengamat dari Shanghai Jiatong University, Yan Hong, mengatakan, shadow banking berperan positif dalam ekonomi Cina karena sistem keuangan saat ini tidak masuk akal. Namun, Hong juga menyadari bahwa shadow banking berisiko tinggi. "Meminjam dari shadow banking seperti meminum racun," kata dia. n satya festiani ed: fitria andayani
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika