Drama pemilu di Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mencapai klimaks pekan lalu. Kita menyambut baik keputusan dua lembaga itu. Kemenangan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menjadi sah di mata konstitusi.
Bagi kedua pemimpin baru Indonesia tersebut perjalanan masih panjang. Masyarakat kini menunggu bagaimana bentuk kabinet dan siapa tokoh yang mengisi kursi menteri pada pemerintahan Jokowi-JK. Apakah akan ada gebrakan dari Jokowi-JK dalam hal kabinet ini.
Jokowi dan Tim Transisi yang dipimpin Rini Mariani Soemarno sudah mengembuskan isu perampingan kabinet. Kita membaca wacana ini sebagai sinyal ada keinginan untuk menyusutkan lagi jumlah kabinet yang sekarang 34 kementerian dan lembaga. Jokowi dan Tim Transisi tampak mencari formula baru untuk pemerintahan yang efektif dan efisien.
Jokowi pada Ahad (24/8) sempat melontarkan pernyataan bahwa memang ada opsi kelembagaan kabinet tetap seperti saat ini, yaitu 34 kementerian dan lembaga, atau dipangkas jadi hanya 30, atau dipangkas lagi menjadi 20 kabinet dan lembaga.
Beberapa kementerian, dalam skenario Tim Transisi Jokowi, bisa dilebur. Seperti, kementerian perindustrian dan perdagangan yang sekarang terpisah. Lalu, seperti kementerian kehutanan, kementerian pertanian, dan kementerian kelautan dan perikanan. Tapi, jumlah atau kuantitas kementerian bukanlah satu-satunya masalah.
Jokowi-JK juga masih harus menyeleksi tokoh-tokoh yang akan jadi pembantu mereka. Mulai dari tokoh profesional, tokoh partai politik, gabungan dari keduanya, yaitu profesional tapi juga berkiprah di parpol, lalu tokoh yang mewakili organisasi massa, serta perwakilan dari daerah. Banyak komposisi yang bisa dipilih oleh Jokowi-JK di sini.
Kita melihat Jokowi-JK punya banyak referensi. Keduanya bisa mengambil pelajaran dari kabinet-kabinet terdahulu. Apakah Kabinet Gotong Royong zaman Megawati Soekarnoputri lebih efektif dan efisien ketimbang Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan II pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Atau sebaliknya, KIB Jilid I dan II berjalan lebih harmonis ketimbang Kabinet Gotong Royong. Dalam hal ini, pengalaman JK bisa menjadi acuan. JK adalah menteri pada zaman Megawati, dia juga menjadi wapres SBY dan ikut menyusun KIB jilid I.
Kita memahami membentuk kabinet dan menyeleksi tokoh-tokoh bukan pekerjaan mudah. Kriterianya harus jelas, terukur, dan rekam jejak tokoh yang dipilih harus baik. Sebagai langkah awal, pendukung Jokowi sudah membuat polling pada media sosial untuk menyaring keinginan publik terhadap siapa menteri yang cocok.
Di sinilah ujian pertama duet kepemimpinan Jokowi-JK. Kita tahu kabinet tidak bebas kepentingan. Justru sebaliknya, kabinet adalah warna warni dari kepentingan politik. Ada kepentingan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ada kepentingan parpol pendukung, ada kepentingan ormas dan pendukung, ada kepentingan daerah-daerah, ada kepentingan kelompok pengusaha dan lain sebagainya. Tapi, yang terutama tentu kepentingan kita, kepentingan rakyat Indonesia.
Racikan kabinet yang tepat dari segi jumlah dan tokoh-tokoh akan memperkuat pemerintahan Jokowi-JK. Kabinet yang kuat dan berwibawa juga akan melancarkan jalannya pemerintahan serta mendulang dukungan masyarakat. Tantangan pemerintahan baru ini sudah di depan mata, seperti masalah BBM, infrastruktur, dan pemerataan ekonomi.
Rakyat ingin melihat ada pemimpin dan kabinet yang bekerja keras. Rakyat ingin melihat ada pemimpin dan kabinet yang memberikan jalan keluar bagi masalah sehari-hari mereka. Harapan bahwa Jokowi-JK bisa menyelesaikan masalah-masalah ini sudah tinggi, tinggal menunggu apakah harapan itu akan terwujud atau tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika