JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan memberikan teguran keras kepada dua stasiun televisi, yaitu Metro TV dan TV One. Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, keduanya terbukti menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan seseorang atau kelompok terkait pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.
"Kami akan memberikan teguran keras kepada dua media televisi yang (isi siarannya) berpihak," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin (21/7). Tifatul mengatakan, teguran keras itu memiliki konsekuensi apabila kejadian tersebut terulang lagi, izin siarannya bisa dicabut.
Dia menjelaskan, Kemenkominfo sudah memanggil kedua pihak untuk dimintai penjelasannya dan hasilnya keduanya mengakui keberpihakannya dalam isi siaran. "Tentu, siapa pun menilai isi siaran kedua televisi tersebut berlebihan," ujarnya.
Dia mengatakan, sikap Kemenkominfo itu merupakan tindak lanjut rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai isi siaran kedua stasiun televisi tersebut. Menurut dia, saat itu KPI memberikan rekomendasi, yaitu pencabutan izin siaran dan izin siaran tidak diperpanjang. "Ya kan tahun depan izin mereka diperpanjang," katanya.
Sebelumnya, KPI merekomendasikan Kemenkominfo untuk mengevaluasi kelayakan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) untuk Metro TV dan TV One. Hal itu disebabkan kedua stasiun TV itu tidak netral dalam pemberitaannya seputar pemilu.
KPI telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Kemenkoinfo untuk mengevaluasi kelayakan IPP TV One dan Metro TV.
KPI menilai telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 36 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu "isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan golongan tertentu".
Tak boleh partisan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyinggung keberpihakan sejumlah media, kemarin. Menurut Presiden, media massa di seluruh dunia mesti memiliki keberpihakan. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa keberpihakan ada batasnya.
Ia mengharapkan, media massa di Indonesia tak terlampau partisan. "Rakyat itu kritis. Silent majority, kekuatan yang diam tapi dahsyat. Masyarakat kritis terhadap media yang sangat partisan, sangat tidak berimbang," ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam acara LKBN Antara di Hotel Borobudur.
SBY mengatakan, negara sudah tak lagi bisa bertindak otoriter dengan memberedel media-media partisan. Kendati demikian, masyarakat yang kini sudah lebih cerdas punya kekuatan menghentikan keberlangsungan media-media yang terlalu berpihak. "Masyarakat lebih kuat dari negara. Kalau mereka berkehendak, jadilah. Tentunya, dengan izin Allah SWT," kata Presiden. n antara ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika