Rabu 05 Oct 2016 18:00 WIB

PR Reformasi Internal Polri

Red:

Pengamat Politik LIPI Hermawan Sulistyo mengatakan, sangat besar harapan masyarakat dengan terpilihnya Jenderal Tito Karnavian sebagai kapolri. Bahkan, sempat terlintas rasa kekhawatiran dalam benaknya apabila harapan masyarakat terlampau tinggi.

Menurut Hermawan, sejak Tito dilantik menjadi kapolri, sudah banyak gebrakan-gebrakan baru yang dimunculkan. Bahkan, Tito bertindak tegas kepada anggotanya sendiri yang dinilai nakal.

Bila sebelumnya saat masih menjabat sebagai kapolda Metro Jaya, Tito terlihat sangat gigih dalam memerangi kasus. Kini, semakin terlihat pengaruhnya setelah ia mendapatkan dukungan dari para senior untuk melakukan reformasi internal di tubuh Polri.

"Orang selama ini sudah mengharapkan bahwa dia akan bertindak tegas terhadap anggota-anggotanya sendiri yang nakal, yang masalah-masalah SDM di polisi," ujar Hermawan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/1).

Dia juga percaya, semangat Tito untuk mereformasi internal Polri tidak sekadar hangat-hangat tahi ayam alias gembar-gembor di awal. Namun, Hermawan yakin, ketegasan ini sudah dibangun Tito sejak awal dan akan terus dilanjutkan hingga akhir masa kepemimpinannya.

Justru, Hermawan mengaku khawatir, kepercayaan publik kepada Tito untuk menjadikan institusi polisi menjadi lebih baik begitu besar. Sedangkan, dalam kacamatanya, Tito terlihat pincang karena masih berjalan seorang diri.

"Kalau karakter kepemimpinannya enggak, ini bukan hanya hangat-hangat tahi ayam, tapi memang akan begini (tegas) terus. Malah saya khawatir, kita berharap terlalu banyak, terlalu tinggi, karena apa? Dia ini bekerja sendirian sekarang ini," ujar Hermawan.

Andai saja, kata dia, apabila reformasi Polri didukung juga oleh jajarannya, tentu program bersih-bersih Polri akan semakin efektif.

Misalnya saja, sambung Hermawan, untuk membuat sistem tersebut menjadi permanen tentu sudah tertuang dalam sistem perekrutan sumber daya manusia (SDM) Polri itu sendiri. Masalahnya, kata Hermawan, orang-orang yang mencanangkan itu melakukan sesuai sistem atau tidak. "Kalau itu diberlakukan, ya baguslah," ujarnya.

Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril menilai, beberapa gagasan Tito pada 100 hari pertamanya untuk Polri lebih baik sudah bagus. Misalnya saja, dengan ia mewajibkan seluruh anggotanya untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian juga terobosan untuk menerapkan sistem elektronik pemerintahan atau e-government atau eGov.

"Cuma memang belum komprehensif, selain itu jangan sampai hanya gagasan, Kapolri harus keluarkan kebijakan hukum yang mengikat internal Polri," ujar Oce.

Tujuannya, menurut Oce, agar gagasan tersebut bukan hanya sekadar wacana, melainkan juga dapat diwujudkan oleh institusi kepolisian. Misalnya, dengan membuat peraturan Kapolri tentang program antikorupsi di kepolisian.

Kemudian, polda-polda diminta untuk menindaklanjuti berjalannya peraturan tersebut. Bisa saja, menurut Oce, menggandeng Kompolnas dan masyarakat sebagai pengontrol atas berjalan atau tidaknya program tersebut.

"Kapolri harus keluarkan peraturan internal untuk landasan hukum program-program antikorupsi dan reformasi birokrasi di internal kepolisian," kata Oce. Oleh Mabruroh ed: Muhammad Hafil

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement