Wacana tentang pembubaran Kementerian Agama (Kemenag) mendapat reaksi keras dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang berbasis masa kaum Nahdliyin menyatakan, bila ada orang berpikiran akan membubarkan kementerian tersebut, maka mereka itu merupakan orang yang tersesat.
''Hanya orang sesat yang berani membubarkan Kementerian Agama. Tak peduli siapa mereka dan dari pihak mana orang tersebut berasal, seluruh kader PKB akan siap menghadapinya," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Muhaimin Iskandar pada acara Pembekalan Caleg Terpilih PKB periode 2014-2019, di Jakarta, Selasa (17/9).
Foto:Widodo S. Jusuf/ANTARA
Calon presiden pasangan nomor urut dua Joko Widodo (kiri) menyalami Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (kanan) (29/6).
PKB, lanjut dia, siap melakukan perlawanan, baik itu di dalam parlemen maupun di luar parlemen bila Kementerian Agama dibubarkan. Muhaimin secara tegas menyatakan, bila ada pikiran semacam itu, maka jelas mereka tidak tahu konteks dan latar belakang sejarah ketika kementerian tersebut didirikan.
Menurutnya, wacana pembubaran Kementerian Agama itu memang muncul tiba-tiba atau hadir tanpa sepengetahuan PKB. Selain itu, ia pun percaya gagasan itu tak muncul dari presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). ''Saya yakin Pak Jokowi tidak tahu soal wacana ini. Dan saya yakin beliau juga tidak akan setuju bila Kementerian Agama ditiadakan,'' tegas Muhaimin Iskandar.
Wacana penggantian nama Kementerian Agama muncul setelah Jokowi-JK mengumumkan postur kabinetnya di Kantor Transisi, Senin malam (15/9). Dari 34 kementerian, beredar kabar ada satu kementerian yang namanya diubah menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakat.
Jokowi membantah rumor yang menyebut ia akan mengubah nama Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf. "Siapa yang bilang? Tidak ada (penggantian nama)," ujarnya.
Jokowi justru mengaku bingung mengapa ada rumor seperti itu. Dia menegaskan, Kementerian Agama tak akan diubah namanya, apalagi dihilangkan. "Senangnya kok isu seperti itu sih," kata Jokowi sambil berlalu.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan keberadaan Kementerian Agama merupakan jalan tengah dalam menentukan apakah Indonesia merupakan negara sekuler atau negara Islam. Sehingga, dengan keberadaan Kementerian Agama, Indonesia tidak menjadi negara sekuler dan juga bukan merupakan negara agama. "Kalau wacana ini betul dan serius, maka akan banyak yang menanggapi, khususnya pihak-pihak yang dirugikan dan ormas-ormas Islam akan bertindak," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Imdadun Rahmat mengatakan, jika melihat negara-negara Muslim di Timur Tengah, ujar dia, urusan agama memang dipegang oleh Badan Urusan Haji dan Wakaf. "Akan tetapi, di negara ini, penghapusan Kemenag akan memiliki pertaruhan yang besar," ujarnya.
rep:muhammad subarkah/andi mohammad ikhbal/halimatus sa'diyah/c91/c73/c83 ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika