REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, Badan Periksa Keuangan (BPK) memang perlu mengaudit kebijakan operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Menurut Misbakhun, BPK perlu mengaudit hal-hal yang membuat BI terkesan setengah hati mengamankan nilai tukar rupiah, termasuk dugaan adanya konflik kepentingan.
"Saya melihat ada konflik kepentingan kuat BI dalam menjalankan operasi moneter. BI terkesan setengah hati dalam mengamankan target nilai tukar sesuai amanat Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Misbakhun di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).
Menurut Sekretaris Panja Penerimaan Negara DPR itu, tugas utama bank sentral adalah mengelola valuta asing yang menjadi cadangan devisa. Menjaga stabilitas dunia perbankan menjadi bagian dari tugas BI, termasuk menjaga laju inflasi.
"Sekarang siapa yang bisa mengontrol permainan BI. Bulan ini saja saya dapat informasi BI sudah menggunakan uang untuk intervensi pasar sebanyak 2 miliar dolar Amerika, itu hampir Rp 26 triliun. Setelah itu dilakukan seharusnya paling tidak rupiah tidak melemah," jelasnya.
Di sisi lain, politikus Partai Golkar itu menyebutkan, pada tahun 2014, BI telah menjadi pembayar pajak dengan nilai mencapai sekitar Rp 12 triliun. Angka tersebut diperoleh dari keuntungan masif yang didapat BI.
"Ini yang perlu diaudit, proses mereka dalam kebijakan moneter itu betul atau tidak. Yang menjadi pertanyaan adalah setiap rupiah jatuh, keuntungan BI pasti naik," kata Misbakhun.
Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto juga telah meminta Komisi XI DPR untuk memanggil BPK agar bisa melakukan audit terhadap BI dengan cara PDTT (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu). Menurutnya, investigasi perlu dilakukan terhadap kinerja BI agar bisa mengetahui penyebab dan hal-hal terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini terus terjadi.
"Supaya bisa memberikan analisa lebih jelas kesiapan pada BI," kata Novanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika