Mengapa PDIP menolak pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKI Jakarta dan Raperda Rancangan Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta?

Ya, itu benar. Saya minta teman-teman PDI Perjuangan DKI punya kepedulian dan kepekaan terhadap masalah lingkungan. Dalam waktu pembangunan kota atau daerah untuk waktu-waktu yang harus mempertimbangkan sustainability (asas keberlangsungan atau keberlanjutan).

Artinya, sikap resmi PDIP juga mengajukan agar pembahasan ini tidak lagi dilanjutkan?

Ya, benar. Sikap kita seperti itu.

Apakah ini ada kaitannya dengan kasus suap yang dibongkar KPK?

Saya kira nggak juga. Sejak saya ditunjuk jadi Plt ketua DPD PDIP DKI, ini yang menjadi konsen dan perhatian saya. Apalagi, yang terkait lingkungan. Ada atau tidak ada OTT (operasi tangkap tangan) ya tetap saya layangkan instruksi pada Fraksi PDIP DKI.

Dalam rapat pertama dengan jajaran DPD DKI, sudah kami sampaikan sejak awal, bukan karena kasus ini muncul saja. Saya minta teman-teman petugas partai lebih peka terhadap persoalan-persoalan rakyat, termasuk persoalan yang menyangkut lingkungan.

Artinya, sikap resmi ini harus ditindaklanjuti oleh anggota PDIP DKI di bawah?

Ya tentu. Dan sudah dilaksanakan, tentu kami dan saya akan terus kawal supaya instruksi berjalan efektif.   Oleh Fauziah Mursid, ed: Fitriyan Zamzami

Ikuti Whatsapp Channel Republika