JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) pasrah jika anak perusahaan mereka, Pertamina Energy Trading Limited (Petral), yang berbasis di Singapura dibekukan. Pertamina menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah baru.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengatakan, Pertamina akan mengikuti instruksi pemerintah terkait penutupan Petral. Namun, dia menampik jika Pertamina tak menjalankan tata kelola minyak dan gas dengan baik.
Menurut Hanung, Pertamina telah menjalankan good corporate governance dengan baik. Perusahaan negara ini juga terus berupaya mencegah agar praktik mafia migas itu tidak terjadi. Pertamina, kata dia, telah memiliki standar ketentuan yang berlaku. ''Ada proses good corporate governance (GCG),'' kata dia di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (24/9).
Petral yang didirikan pada 1969 merupakan perusahaan gabungan antara Pertamina dan kelompok kepentingan Amerika Serikat (AS). Anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura ini dinilai hanya menjadi broker karena setiap impor minyak melewati mereka.
Anggota Komisi VII DPR RI Boby Adhito Rizaldi mengatakan, tidak jadi masalah Petral dibekukan. Tapi, kasusnya jangan seperti Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).
Setelah pemerintah resmi membekukan BP Migas, ternyata ada penggantinya yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). "Jadi, pembekuan ini jangan sekadar upaya untuk mengganti nama saja," ujarnya, Rabu (24/9).
Akan tetapi, kata dia, peranan pihak ketiga dalam imporminyak masih dibutuhkan. Namun, agen itu harus memiliki kredibilitas transparan. Selama ini, Petral tak melakukan itu.
Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan, memang perlu audit migas untuk melihat apakah sektor energi di Indonesia berjalan sesuai prinsip konstitusi dan berkeadilan. Kalau dalam proses tersebut ada penonaktifan sementara, hanya sebatas implikasi.
Ekonom Ichsanuddin Noorsy menilai selama Indonesia masih tergantung impor, maka mafia akan tetap berkeliaran,". rep:aldian wahyu ramadhan/ita nina winarsih ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika