JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) terus berkonsolidasi untuk kembali memenangkan pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Koalisi pendukung calon presiden Prabowo Subianto tersebut kemungkinan akan mengusulkan calon dari empat fraksi, yakni Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan, paket pimpinan MPR dipilih dengan cara yang sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Terdapat empat pimpinan MPR dan satu perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Komposisinya terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua.
Ia mengatakan, Koalisi Merah Putih kemungkinan akan mengusulkan paket pimpinan MPR yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PPP.
Sementara, PKS dan PAN tidak mendapat bagian dari komposisi tersebut. Menurutnya, pertimbangan itu dihitung dari proporsionalitas jumlah kursi. Paket pimpinan MPR tersebut, kata dia, telah dibicarakan sejak lama. "Kalau PPP naik, dua yang gak dapat itu siapa. Hitung-hitungan saja," ujar Romahurmuziy, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).
Ia menambahkan, untuk penentuan ketua MPR akan berbeda antarsatu sama lain. Terkait dengan kemungkinan ketegangan dalam pemilihan, ia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan situasinya lebih mencair. Karena dalam komunikasi politik dalam level komisi, menurutnya, hal itu menjadi mungkin meskipun terdiri atas beberapa fraksi kelompok.
"Tidak menutup kemungkinan cair. Kita lihat nanti perkembangan yang terjadi," ujarnya.
Dalam paket pimpinan DPR kemarin, PPP tidak mendapat jatah pimpinan dari KMP. Empat pimpinan DPR berasal dari Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Setya Novanto kemudian terpilih menjadi ketua DPR.
Romi belum mau menyebut calon pimpinan MPR dari PPP. Namun dari Demokrat, nama Ketua Harian Syarief Hasan sempat disebut-sebut sebelumnya. Komposisi itu bisa saja berubah mengingat PAN yang masuk dalam KMP belum mendapat jatah.
Pada Sidang paripurna MPR RI, Kamis (2/10), seluruh fraksi menyampaikan daftar nama pimpinan fraksi MPR RI, kecuali Partai Nasdem yang tidak tampak hadir dalam sidang. Sidang dihadiri oleh 374 dari 629 anggota dan dipimpin oleh ketua MPR sementara Maimanah Umar yang menggantikan Mudaffar Syah.
Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh M Jafar menilai, dikuasainya pimpinan DPR oleh kubu oposisi akan berdampak positif terhadap jalannya pemerintahan karena pihak eksekutif akan berhati-hati dalam menjalankan kebijakan.
"Saya rasa ini sangat positif bila di DPR lebih banyak oposisi, pemerintah akan berhati-hati karena legislatif akan lebih serius mengawasi kinerja pemerintah," kata Jafar.
Ia menyatakan, dengan berbedanya partai politik antara pemerintah dan DPR, kebijakan yang diambil eksekutif akan ada dampaknya. Pemerintah harus kerja ekstra untuk dapat dukungan parlemen.
Terlepas dari tujuan untuk mempersulit atau tidak, fungsi pengawasan DPR akan lebih ketat dan optimal untuk mengawasi jalannya kebijakan pemerintah.
"Jadi, kalau selama ini kekuatan di legislatif dan eksekutif sama, maka akan ada 'kongkalikong' dan bagi-bagi proyek sehingga tidak terwujud prinsip check and balance atau keseimbangan," ujarnya.
Kalau ada dua kubu, kata mantan ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) itu, jalannya pemerintahan akan lebih bagus untuk demokrasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih berpihak kepada rakyat.
rep:c73/antara ed: teguh firmansyah
Ikuti Whatsapp Channel Republika