JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pemerintah pusat berupaya menekan harga cabai rawit di pasaran dengan melakukan operasi pasar (OP) di lima lokasi. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) DKI Irwandi mengatakan, dari beberapa jenis cabai, harga yang naik paling drastis terjadi pada jenis cabai rawit.
Di pasaran, harga cabai rawit masih berkisar Rp 100 ribu sampai Rp 120 ribu per kilogram. Pihaknya pun menggelar OP agar harga cabai rawit bisa turun dan terjangkau konsumen. "Sejak tiga hari ini kita coba banjiri cabai rawit di pasaran. Pihak Bulog (Badan Urusan Logistik) sudah gelontorkan dua ton," ujarnya, Kamis (12/1).
Irwandi menjelaskan, instasinya bersama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya menggandeng Bulog melaksanakan OP di lima pasar tradisional, yaitu di Pasar Koja, Rawa Mangun, Jatinegara, Grogol, dan Pasar Minggu. Dalam pelaksanaan OP, harga cabai rawit dijual Rp 60 ribu dan cabai merah Rp 35 ribu. Dia menyatakan, target OP adalah harga cabai rawit yang tidak terkontrol bisa turun. Pihaknya juga menjual sembilan bahan pokok (sembako) dengan harga di bawah pasaran. "Jumat besok kita akan gelar OP di kantor wali kota Jakarta Timur. Selain cabai, juga akan dijual gula, beras, dan daging," kata Irwandi.
Plt Gubernur DKI Sumarsono mengatakan, Pemprov DKI turut berperan aktif dalam menurunkan harga cabai rawit yang meroket naik di atas 100 persen. Menurut dia, tanah milik Pemprov DKI yang berada di Tangerang dimanfaatkan untuk dijadikan kebun tanaman cabai. Setelah ditanami bibit, kata dia, pohon tersebut memerlukan waktu tumbuh selama tiga bulan hingga cabai bisa dipanen.
"Problem kita sekarang satu tahun itu harus 120 ton suplai. Kita sekarang itu di (Pasar) Kramat Jati paling rendah 40 (ton) kemarin maksimum 70 ton. Jadi, kurangnya masih separuh. Kalau ini cuaca buruk, suplai tak bertambah dan harga cabai naik lagi," ujar Sumarsono.
Dia menuturkan, langkah intervensi yang dilakukan Pemprov DKI bertujuan mencari keseimbangan distribusi cabai dari produsen. Sayangnya, langkah tersebut merupakan kewenangan pusat dalam meredistribusikan kebutuhan cabai rawit. Sumarsono melanjutkan, lahan milik Pemprov DKI tidak bisa digunakan terus-terusan untuk ditanami cabai karena sewaktu-waktu bisa difungsikan untuk keperluan lain. Meski begitu, pihaknya tetap memiliki tanggung jawab untuk ikut mengendalikan harga cabai yang naiknya terlampau tinggi.
"Jadi, intinya pemanfaatan lahan tidur yang mendesak. Soal nanti digunakan pemanfaatannya untuk (panti) jompo, untuk sekolah, untuk boarding school itu nanti. Ini kan sementara, bukan lahan cabai permanen karena dia belum digunakan ditanami cabai," katanya.
Sumarsono enggan menanggapi tudingan Ketua Komisi B DPRD DKI, Tubagus Arif yang menganggap Pemprov DKI tidak memiliki perencanaan besar (grand design) pengelolaan cabai di Ibu Kota. Padahal, Tubagus menilai, Pemprov DKI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk membeli langsung cabai dari petani dan mendistribusikannya di beberapa pasar di Jakarta.
Sumarsono menyatakan, pada prinsipnya akar persoalan harus diselesaikan terlebih dulu dengan membenahi suplai dari produsen hingga ke tangan konsumen. Dia tidak memungkiri, banyak lahan milik Pemprov DKI yang selama ini telantar tidak terurus seharusnya diubah menjadi lahan produktif. "Tapi, terkait DKI sesuai dengan usulan DPRD untuk mengolah cabai atau penggarapan lahan tidur di Tangerang yang 17 hektare untuk cabai. Jadi, ini terlambat sedikit. Harusnya, lahan-lahan tidur di DKI dimanfaatkan minimum untuk kepentingan-kepentingan seperti ini. Cabai dulu saja," ujarnya.
Peningkatan produksi
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mendorong program peningkatan produksi pangan di masyarakat. Upaya itu perlu dilakukan untuk menyikapi meningkatnya harga sejumlah komoditas, khususnya cabai. Sekretaris Kabupaten Kepulauan Seribu Eric Pahlevi Zakaria mengatakan, penambahan lahan pertanian dengan memanfaatkan pulau kosong bisa dilakukan, salah satunya di Pulau Payung.
Dengan mengubah lahan tidur untuk dimanfaatkan warga, diharapkan pasokan sejumlah komoditas tidak terganggu. Pun ketika harganya melonjak tajam, warga bisa memanen dari lahan yang ada. "Program ini, selain meningkatkan produktivitas pertanian di Kepulauan Seribu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Eric.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI, Darjamuni mengatakan, pihaknya siap mengalokasikan bibit cabai untuk warga di Kepulauan Seribu. Saat mengunjungi Pulau Pramuka, ia bakal menyediakan bibit cabai untuk ditanam di lahan milik pemerintah yang tidak terurus. Dengan pemanfaatan lahan itu, masyarakat tidak dipusingkan lagi kalau harga komoditas tertentu naik atau langka di pasaran. "Kalau lahan di Kepulauan Seribu ada, warga tinggal minta saja. Kita akan bantu kirim bibitnya (cabai)," kata Darjamuni. rep: Noer Qomariah Kusumawardhani/berita jakarta, ed: Erik Purnama Putra
Ikuti Whatsapp Channel Republika