REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR-Pemerintah belum memutuskan pihak yang akan mengelola West Madura Offshore. Keputusan bisa diambil setelah pemerintah duduk bersama dengan pihak-pihak terkait untuk memutuskan kepada siapa 100 persen saham akan diserahkan.

"Setelah ada di pemerintah, baru kita duduk bersama-sama. OK, maunya bagaimana? Ini punya pemerintah 100 persen, you maunya bagaimana? Ini saya punya, anda maunya bagaimana," kata Menko Perekonomian, Hatta  Rajasa di Istana Bogor, Selasa (18/4).

Ketika ditanya lebih spesifik, Hatta menolak berkomentar. "Saya tidak bisa mengintervensi soal itu, karena itu kewenangan Menteri ESDM," kata Hatta menegaskan. Menurut Hatta, setiap kontrak yang habis harus kembali ke pemerintah.

"Sebagaimana saya juga mengatakan soal Inalum, seharusnya setiap kontrak kita, apapun itu, pemerintah dengan pihak swasta, asing atau nasional, begitu kontrak habis istilahnya bukan diperpanjang atau tidak, biarlah kembali dulu ke pemerintah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika