REPUBLIKA.CO.ID,BANGKOK--Dua orang cedera akibat satu ledakan yang diduga serangan granat tangan di lokasi protes politik pengunjuk rasa "Baju Kuning" dekat kantor perdana menteri di Bangkok, kata polisi Rabu.
Ledakan itu terjadi Selasa malam ketika dua pria yang naik sebuah sepeda motor melemparkan granat ke belakang panggung unjuk rasa Aliansi Rakyat untk Demokrasi (PAD), kata Mayjen Wichai Sungprapai dari Kepolisian Metropolitan Bangkok.
Insiden itu terjadi di sekitar pukul 22:30 (22:30 WIB) Selasa. Seorang penjual eskrim luka parah, dan seorang pemerotes cedera ringan," katanya kepada AFP. "Kami duga para pelaku ingin menghasut kerusuhan. Ada sekitar 200 pemerotes saat serangan granat itu," katanya.
Ratusan royalis PAD berkemah dekat kompleks pemerintah Thailand itu menetang penanganan pemerintah terhadap sengketa perbatasan dengan Kamboja.
Di Thailand yang terbelah dua dalam politik, kelompok Baju Kuning membantu menggulingkan tiga pemerintah dalam lima tahun, termasuk mantan perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang buron itu.
Gerakan itu mendukung Partai Demokrat yang memerintah Thailand di masa lalu, tetapi hubungan itu tampaknya renggang, dan para pemimpin kelompok itu mendesak rakyat menolak semua kandidat dalam pemilu 3 Juli.
Ada kekhawatiran bahwa kampanye yang keras akan menimbulkan kerusuhan baru di negara itu, di mana lebih dari 150 kandidat dalam pemilu mendatang telah meminta perlindungan polisi sepanjang hari, kata para pejabat, Selasa.
Pemilu itu adalah yang pertama sejak Thailand dilanda kerusuhan politik paling berdarah dalam puluhan tahun pada tahun lalu yang menewaskan 90 orang dalam serangkaian bentrokan antara polisi bersenjata dan oposisi pemerotes "Baju Merah".
Pekan lalu polisi mengatakan mereka sedang mencari 70 pembunuh profesional yang "paling dicari" di Thailand, mengumumkan hadiah sampai 100.000 baht (3.300 dolar) bagi penangkapan mereka masing-masing dalam usaha meningkatkan keamanan menjelang pemungutan suara itu.
Seorang politisi oposisi ditembak dan cedera awal Mei dalam apa yang disebut pihak berwenang agaknya bermotif politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika