REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK-- Palestina, Senin (26/9), menyampaikan harapannya bahwa Dewan Keamanan PBB akan "memastikan tanggung jawabnya" dalam mempertimbangkan permintaan Palestina bagi keanggotaan penuh PBB.
Palestina berharapdan badan dunia itu akan "menyelaraskan diri dengan sejarah" serta meloloskan upayanya untuk menjadi anggota ke-194 PBB.
Pengamat tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengeluarkan pernyataan itu saat ia berbicara kepada wartawan di luar pertemuan Dewan Keamanan, sementara dewan tersebut mengadakan pertemuan tertutup untuk pertama kali sejak Palestina secara resmi mengajukan permohonan ke PBB.
Kendati ada tekanan yang meningkat, termasuk berulang-kali ancaman veto AS, Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Jumat (23/9) mengajukan surat permohonan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam upaya meminta pengakuan PBB bagi Palestina sebagai negara anggota penuh.
Konflik Palestina-Israel, yang dipandang sebagai ujian besar bagi upaya perdamaian internasional, menenggelamkan semua masalah lain di Markas PBB di New York, saat 193 negara anggota bertemu dalam perdebatan tingkat tinggi tahunan Sidang Majelis Umum PBB.
Ban telah menyerahkan surat permohonan Palestina kepada presiden Dewan Keamanan, Jumat lalu. "Kami bersyukur pada kenyataan bahwa Sekretaris Jenderal menyerahkan permohonan itu kepada Presiden Dewan Keamanan dengan sangat cepat, pada kenyataannya kurang dari satu atau dua jam," kata Mansour. "Kami berterima kasih untuk itu."
Permohonan Abbas bagi negara Palestina saat ini sedang dikaji di Dewan Keamanan, yang persetujuan dan sarannya harus diperoleh untuk bisa menjadi anggota baru PBB. Namun, AS, sekutu dekat Israel dan pemegang hak veto di
Dewan itu, telah menyatakan Amerika akan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan upaya Palestina. Mansour juga menyampaikan harapan karena melihat "aksi cepat oleh Dewan Keamanan dalam memberi saran positif agar negara Palestina diakui sebagai anggota PBB dan mensahkan saran positif ini untuk ditindak-lanjuti di Sidang Majelis Umum".
Ikuti Whatsapp Channel Republika