REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK- Resolusi PBB berisi ultimatum kepada Suriah untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap warga yang protes karena tidak puas terhadap pemerintah Suriah dihadang oleh Cina dan Rusia.
Resolusi PBB tersebut menyebutkan sanksi kepada Suriah jika mereka tidak menghentikan aksi kekerasan tersebut. Namun rupanya Moskow dan Beijing menentang Resolusi PBB tersebut. Bahkan mereka melakukan veto terhadap resolusi tersebut.
Duta Besar AS Susan Rice menyatakan, Washington marah dengan adanya veto dari Cina dan Rusia. Bahkan dia berjalan ke luar ruangan setelah Cina dan Rusia melakukan veto. “Penolakan terhadap resolusi PBB hanyalah sebuah tipuan murahan bagi mereka yang ingin menjual senjata militer ke Suriah dari pada membela rakyat Suriah,” katanya di New York, Selasa, (5/10).
Hari ini, ujar Susan, rakyat Suriah tahu mana pihak yang mendukung kebebasan rakyat Suriah dan kebebasan atas Hak Asasi Manusia. Mereka juga tahu pihak mana saja yang menentang keinginan mereka untuk mendapatkan kebebasan.
Saat ini lebih dari 2.700 orang terbunuh di Suriah sejak marak protes di mana-mana pada bulan Maret lalu. Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan,hal ini merupakan proses untuk memperkenalkan reformasi. Namun berbagai kekacauan yang terjadi di negaranya disebabkan oleh geng-geng bersenjata.
Dalam proses pembuatan resolusi PBB untuk Suriah, sembilan negara dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi PPB. Sementara empat negara lebih abstain. Negara-negara yang mendukung Resolusi PBB diantaranya Bosnia, Herzegovina, Kolombia, Perancis, Gabon, Jerman, Nigeria, Portugis, Inggris, AS. Negara yang abstain antara lain India, Afrika Selatan, Brazil, Libanon.
Namun resolusi PBB yang dibuat oleh Perancis, Inggris, Jerman, dan Portugis tersebut belum bisa berjalan sebab diveto oleh Cina dan Rusia. Padahal kedua negara tersebut merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Isi teks dari Resolusi PBB tersebut telah diubah sampai tiga kali hanya untuk memenuhi keberatan Rusia dan Cina.
Rusia sendiri memiliki hubungan yang erat dengan Suriah. Pada masa lalu di era Uni Soviet, mereka sering mengirimkan senjata bagi pemerintahan Bashar al-Assad. Oleh karena itu wajar jika Rusia tidak setuju terhadap pemberian sanksi kepada Suriah.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov mengatakan, resolusi PBB tidak bisa diterima karena hanya bertujuan memberikan sanksi. “Resolusi tersebut tidak bersifat positif dengan meminta rezim yang berkuasa untuk mulai melakukan pembicaraan damai dengan pihak oposisi,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika