REPUBLIKA.CO.ID,LUKSEMBURG--Tiga menteri Iran berada dalam daftar 29 orang yang ditargetkan oleh sanksi baru Uni Eropa, menurut sumber-sumber diplomatik, Senin. Para menteri dalam daftar itu adalah untuk intelijen (dinas rahasia), kehakiman, dan kebudayaan, yang diikuti oleh seorang mantan menteri dalam negeri dan juga gubernur, penuntut dan direktur penjara, kata sumber tersebut menambahkan.
Sanksi itu akan berlaku pada Selasa ketika sanksi itu dipublikasikan dalam buku catatan EU yang sah, Official Journal. Para menteri luar negeri EU telah mendaftar larangan perjalanan dan pembekuan aset orang-orang Iran itu, di samping sanksi lainnya terhadap Belarus, di Luksemburg, Senin.
Sanksi itu menyusul serangkaian langkah pembatasan pada Maret lalu terhadap 32 warga Iran, dan juga rencana untuk memukul Bank Komersial Suriah, yang telah dihantam oleh pembekuan aset AS pada Agustus lalu, menurut beberapa diplomat. Heydar Moslehi, menteri intelijen, dianggap bertanggungjawab atas ruangan penyiksaan di penjara Evin yang terkenal, Seksi 209. Moslehi dituduh memerintahkan penahanan sewenang-wenang dan penuntutan sejumlah tokoh oposisi.
Menteri Kebudayaan Mohammad Hosseini dianggap bertanggungjawab terhadap penyensoran pers dan juga penangkapan sejumlah wartawan dan artis, kata sumber yang sama. Menteri Kehakiman Seyyed Morteza Bakhtiair dikatakan telah mengusik tokoh-tokoh Iran terkemuka yang tinggal di luar negeri.
Mantan Mendagri Sadeq Mahsouli dan kepala regu anti-kejahatan komputer polisi juga ada dalam daftar itu, karena penyelidikan terhadap tokoh-tokoh oposisi yang menggunakan Internet. Di Belarus, tempat Presiden Alexander Lukashenko telah melemparkan ratusan pepentangnya ke penjara, empat dari 16 orang yang dimasukkan dalam daftar hitam itu dipercaya terlibat dalam kasus pengadilan terhadap pemimpin sebuah kelompok HAM, Ales Beliatsy, yang telah memicu kebencian global dan seruan bagi pembebasannya.
Blok 27 negara itu bulan lalu telah melarang pengiriman ke bank sentral Suriah, nota bank dan uang logam yang diproduksi di EU dalam putaran ketujuh sanksi yang dirancang untuk mengadakan tekanan ekonomi terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Putaran lalu itu juga termasuk larangan pada perusahaan-perusahaan Eropa melakukan investasi baru di induatri minyak Suriah, yang menusuk lagi rezim Bashar al-Assad setelah larangan sebelumnya terhadap impor minyak mentah Suriah ke Eropa.
Eropa membeli 95 persen dari ekspor minyak Suriah, memberi rezim itu dengan sepertiga dari perolehan uang berharga tetapnya. Sanksi terhadap Suriah itu terjadi pada saat kejengkelan bertambah terhadap Rusia dan China di EU dan AS, karena veto mereka pada resolusi PBB terhadap tindakan keras tiada henti Suriah pada demonstran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika