REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui serangkaian langkah-langkah yang akan menindak ekstremis Yahudi yang bertanggung jawab atas serangan kekerasan terbaru pada tentara IDF dan target lainnya. Namun, ia menolak untuk melabeli mereka sebagai 'kelompok teror'.

Netanyahu menyetujui mengeluarkan perintah penahanan administratif untuk ekstremis Yahudi, seperti yang biasanya dilakukan bagi warga Palestina dicurigai berisiko terhadap keamanan. Selain itu, perdana menteri menyetujui untuk mengadili aktivis Yahudi di pengadilan militer, yang secara efektif akan mempercepat hukuman mereka dan membuat lebih berat hukumannya.

Netanyahu juga memberikan tentara IDF wewenang untuk melaksanakan penangkapan di Tepi Barat.

Kantor Perdana Menteri mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Netanyahu telah menolak rekomendasi oleh pasukan keamanan Israel untuk mendefinisikan ekstrimis Yahudi di Tepi Barat sebagai teroris.

"Siapa pun yang bertindak melawan IDF atau polisi Israel akan dihukum dengan keras," kata Netanyahu.  "Orang-orang ini adalah kelompok kecil yang tidak mewakili mereka yang tinggal di Yudea dan Samaria - orang yang setia kepada negara dan hukum-hukumnya dan yang mengutuk perilaku seperti itu. "

Sebelumnya Rabu, puluhan aktivis sayap kanan bentrok dengan polisi di Jerusalem, di tengah upaya penangkapan tersangka terkait baru-baru ini yang disebut serangan 'price tag'.

Bentrokan di Jerusalem diikuti serangkaian peristiwa kekerasan baru yang melibatkan aktivis ekstremis Yahudi. Juga pada hari Rabu, sebuah masjid bersejarah di ibukota  dibakar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika