REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Kekuatan utama politik Mesir, Ikhwanul Muslimin, membantah laporan bahwa pihaknya telah memberi jaminan kepada Amerika Serikat menyangkut perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel.
"Ikhwanul Muslimin atau pihak lain di Mesir saat ini tidak berhak memberi jaminan kepada siapapun atas terpeliharanya perjanjian perdamaian dengan Israel," kata Wakil Ketua Partai Hurriyah Wal Adalah -- partainya Ikhwanul Muslimin kepada koran Sharq Al Awsat, Sabtu (7/12).
Arian menegaskan, "Sikap Ikhwanul Muslimin cuma satu dan kami tidak memiliki dua bahasa dalam hal ini." Sikap tersebut disampaikan sebagai tanggapan pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Victoria Nuland, yang dikutip luas media massa di Timur Tengah dan Israel bahwa Washington telah mendapat jaminan dari partai pemenang pemilu Mesir itu untuk menghormati perjanjian perdamaian dengan Israel.
Pemimpin tertinggi (Mursyid) Ikhwanul Muslimin, Mohamed Badie, sebelumnya melontarkan gagasan perjanjian perdamaian itu perlu diperbarui lewat referendum rakyat. "Perjanjian perdamaian itu hanya diputuskan sepihak oleh elit penguasa dan rakyat tidak pernah dilibatkan. Oleh karena itu perlu diperbarui lewat referendum," kata Badie.
Mesir tercatat sebagai negara pertama Arab yang mengakui kemerdekaan negara Israel lewat perjanjian perdamaian yang ditandangani kedua negara di Camp David, AS, pada 1979.
Perjanjian yang ditandatangani di masa mendiang Presiden Anwar Saddat (1970-1981) itu dilanjutkan penerusnya, Presiden Hosni Mubarak (1981-2011).
Sebagai imbalan dari perjanjian tersebut, Mesir sejak itu memperoleh bantuan militer dan ekonomi dari AS senilai dua miliar dolar AS -- bantuan luar negeri terbesar AS setelah Israel.
Namun, setelah rezim pimpinan Mubarak ditumbangkan dalam revolusi pada 11 Februari 2011, nasib perjanjian perdamaian itu mulai dicemaskan Israel dan AS.
Kecemasan itu semakin memuncak setelah kubu Islam dipastikan meraih kemenangan besar dalam pemilihan anggota parlemen saat ini.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu mengatakan perjanjian perdamaian Israel-Mesir itu merupakan langkah strategis sehingga harus dipertahankan demi stabilitas keamanan di kawasan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika