REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak wacana pembentukan badan khusus yang mengelola penyelenggaraan ibadah haji karena dinilai tidak efisien.

"Katanya negara ini menggalakkan efisiensi, tapi kok terus berkeinginan membentuk badan-badan yang justru menghambur-hamburkan uang negara," kata Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud di Jakarta, Rabu.

PBNU memahami semangat yang melatarbelakangi keinginan dibentuknya badan khusus haji, yakni ingin memperbaiki kualitas penyelenggaraan haji.

Namun, kata Marsudi, jika niatnya memperbaiki penyelenggaraan haji, maka sebaiknya berkonsentrasi saja di persoalan itu, tidak perlu diperlebar dengan keinginan membentuk lembaga khusus.

Apalagi, kata dia, jika pembentukan badan itu ujung-ujungnya hanya upaya bagi-bagi kekuasaan atau berorientasi proyek.

PBNU, kata Marsudi, tidak menutup mata terhadap kekurangan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji, juga berbagai laporan yang memberikan nilai negatif penyelenggaraan haji yang dikelola kementerian itu.

"Tapi, PBNU berpendapat tidak perlu membakar rumah untuk menghilangkan tikus, atau membentuk lumbung baru yang belum tentu juga bebas dari tikus," katanya.

Dikatakannya, kalau Kementerian Agama dianggap kurang profesional, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan profesionalitasnya."Kalau dianggap korup, ya, dihapus korupsinya," katanya.

Dikatakannya, sudah terlalu banyak badan atau lembaga di negara ini didirikan dan dibiayai untuk mengurus suatu urusan yang sebenarnya sudah ada yang mengurus.

"Apa ini yang dimaksud efisiensi?" kata Marsudi.

Marsudi menolak keras jika sikap PBNU tersebut dikaitkan dengan kunjungan Menteri Agama Suryadharma Ali ke PBNU, Selasa (7/2), yang salah satu isi pembicaraan mengenai wacana pembentukan badan khusus haji yang disuarakan DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika